Nurdin Halid: Koperasi Merah Putih Sejalan Ekonomi Pancasila UUD 1945

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyambut baik peluncuran program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran ini berlangsung di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025).

Menurut Nurdin Halid inisiatif tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Asta Cita, visi pembangunan Presiden Prabowo yang berujung pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Legislator senior Golkar itu menegaskan, koperasi bagi Bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi sekaligus sistem nilai.

Nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kebersamaan/persatuan, musyawarah-mufakat dalam Pancasila adalah juga nilai-nilai yang menjadi jatiditi koperasi.

Koperasi, kata Nurdin, mencerminkan ideologi Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan.

“Koperasi adalah bentuk nyata Ekonomi Pancasila. Ekonomi Konstitusi. Instruksi Presiden untuk membentuk Koperasi Merah Putih sudah tepat karena merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Dengan dan melalui koperasi, kita mempraktekkan nilai-nilai dalam Pancasila. Itulah ekonomi Pancasila berdasarkan Konstitusi Pasal 33,” kata Nurdin Halid dalam keterangan, Selasa (22/7/2025).

Selain berbasis nilai, Nurdin menjelaskan bahwa koperasi sebagai sistem sekaligus lembaga usaha ekonomi yang tepat bagi Indonesia karena koperasi berbasis komunitas dan menjadi model pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Baca juga: Kadin Sulsel Yakin 80 Ribu Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Daerah

Masyarakat di akar rumput yang hidup di 80 ribu desa dan kota akan diberdayakan oleh Koperasi MP karena mereka memiliki produk pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan lokal, UMKM pengolahan makanan, kuliner, dan lain-lain.

“Jadi, kami di Komisi VI mendukung penuh Kopdeskel MP ini dan berkomitmen untuk memperkuat ekosistem koperasi melalui dukungan regulasi, pembiayaan, pelatihan manajerial, dan integrasi ke rantai pasok nasional,” kata Nurdin.

Belajar dari Kegagalan KUD

Nurdin mengingatkan, koperasi sesuai jati dirinya harus dibangun berdasarkan partisipasi anggota dan berorientasi pada pelayanan terhadap usaha anggota.

Kopdeskel MP tidak berorientasi pada untung (bagi lembaga koperasi), tetapi berorientasi pada kesejahteraan anggota. 

“Jangan sampai, Kopdeskel hanya sekadar menjalankan kebijakan pemerintah. Kita harus belajar dari sejarah. Di era Orde Baru, KUD sukses jangka pendek swasembada beras tetapi gagal menjadi pelaku ekonomi desa karena terlalu instruktif. KUD gagal karena tidak independen dan hanya menjalankan program pemerintah,” ujar Nurdin Halid, penulis Buku Koperasi Pilar Negara.

Karena itu, Nurdin sepakat Koperasi Desa Merah Putih tidak memakai dana APBN.

Nurdin juga sepakat dengan pernyataan Ketua Satgas Kopdeskel Zulkifli Hassan bahwa Kopdeskel MP baru boleh mendapat pinjaman dari bank-bank BUMN jika laporan keuangan Kopdeskel sudah untung sehingga bisa mengembalikan pinjaman.  

“Pendekatan instruktif harus dihindari. Ia harus berbisnis secara mandiri, jangan disuap dari atas. Pendekatannya harus berbasis usaha dan kebutuhan ekonomi riil masyarakat. Dengan alokasi aktivitas ekonomi produktif yang tepat, modal akan datang dengan sendirinya. Itulah makna ungkapan demokrasi dalam koperasi: ‘dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota,” tambahnya.

Nurdin Halid juga mengkritisi kebijakan yang mewajibkan kepala desa sebagai ex-officio ketua pengawas koperasi. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan prinsip kemandirian dan nilai demokrasi dalam koperasi.

Nurdin juga menyoroti penunjukan Kepala Desa dan Lurah sebagai ketua pengawas ex-officio berpotensi terjadinya politisasi Kopdeskel MP di era Kepala Desa dipilih secara langsung.

“Kalau kepala desa dipilih karena kapasitasnya, itu sah. Tapi jangan dipaksakan secara struktural karena hal itu menyalahi prinsip kemandirian koperasi. Pengurus dan Pengawas Kopdeskel harus dipilih oleh warga desa dan kelurahan yang menjadi anggota koperasi. Pengurus yang memilih pengelola Kopdeskel,” ujar Nurdin.

Nurdin mendukung upaya pemerintah yang mendorong bank-bank BUMN memberikan pinjaman dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi dengan bunga 6 persen setahun selama 6 tahun.

Namun, ia mengingatkan agar pemberian pinjaman itu berdasarkan kelayakan usaha Kopdeskel MP. 

Jika tidak, ada risiko gagal bayar dan masyarakat desa akan kehilangan hak atas Dana Desa yang dijadikan jaminan kepada bank-bank BUMN.

“Intinya, Koperasi tidak boleh bergantung pada subsidi. Ia harus mampu menjalankan usaha dan pelayanan kepada anggotanya secara efisien agar bertahan dan berkembang. Ingat, usaha koperasi harus berbasis usaha dan kebutuhan anggota karena koperasi adalah lembaga usaha milik semua anggota,” ujar Nurdin.

Nurdin juga mengusulkan pendekatan lintas sektor melalui regulasi konkret, seperti SKB antar kementerian terkait untuk usaha koperasi yang bergerak di bidang pertanian atau distribusi bahan pokok.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai tonggak kebangkitan Ekonomi Pancasila.

“Koperasi harus menjadi pelaku utama ekonomi nasional. Koperasi yang sehat dan masif akan memperkuat karakter bangsa, menjaga sumber daya alam, menjamin ketahanan pangan, dan menyatukan rakyat. Jangan sampai kesempatan emas ini gagal karena pendekatan yang keliru. Jika berhasil, Koperasi Merah Putih akan menjadi sejarah baru bagi ekonomi Indonesia,” pungkas Nurdin Halid.

(Sumber: Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nurdin Halid Dukung Koperasi Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Pancasila dan Keadilan Sosial