Harga Beras Melonjak di Sulsel, Warga Menjerit Padahal Cadangan Beras 4,2 Juta Ton

Proyek ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing produksi beras dan menekan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

“Luwu selama ini dikenal sebagai penghasil gabah, kini saatnya menjadi produsen beras siap edar,” kata Bupati Luwu, Patahuddin.

Meski pembangunan ini membawa harapan baru, masyarakat berharap langkah cepat dan konkret segera diambil untuk mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan beras yang kini makin mencekik kebutuhan rumah tangga.

Cadangan Beras 

Pemerintah Indonesia mencatat cadangan beras nasional mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Hingga pertengahan Juli 2025, total stok beras yang dikuasai Perum Bulog mencapai 4,25 juta ton, terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 4,24 juta ton dan stok komersial sebanyak 14.139 ton.

Rekor tersebut menjadi penanda penting dalam upaya negara membangun ketahanan pangan yang kuat, terutama menghadapi potensi gejolak harga dan kelangkaan beras di sejumlah daerah.

“Ini adalah cadangan terbesar sejak Bulog berdiri pada 1969. Ini menunjukkan komitmen kita untuk mewujudkan kemandirian pangan,” ujar Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Marga Taufik, Jumat (18/7) di Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa stok beras nasional kini dalam posisi aman, bahkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan. “Kita tidak boleh tergantung pada impor. Saat ini, stok beras sudah 4,2 juta ton. Kita sedang menuju swasembada pangan,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Badan Pangan Nasional, Indonesia mengalami surplus beras sebesar 4,58 juta ton untuk periode Januari hingga Agustus 2025. Jumlah ini merupakan hasil dari produksi domestik sebanyak 24,96 juta ton, ditambah impor 279 ribu ton, dan dikurangi konsumsi nasional sebesar 20,66 juta ton.

Sementara itu, Perum Bulog telah menyerap 2,73 juta ton setara gabah dari petani hingga pertengahan Juli, atau setara 91 persen dari target yang ditetapkan dalam Inpres No. 6 Tahun 2025.

"Penyerapan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen," ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.(*)