Mentan Amran Kunjungi Gerakan Pangan Murah Bulog Sulselbar di Majene, 'Yakin Harga Segera Turun'

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi Gerakan Pasar Murah di Majene, Sulawesi Barat, Minggu (20/7/2025).

Program ini digelar Perum Bulog Sulsel dan Sulbar untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kestabilan harga beras di pasaran.

Pasar murah bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis warga akan mendapatkan manfaat nyata dan segera.

"Seluruh BUMN bergerak bersama-sama masyarakat melakukan operasi pasar besar-besaran. Mungkin ini tertinggi. Ada beras kita siapkan 1,3 juta ton. Kami yakin, 1-2 minggu ke depan harga sudah turun," kata Andi Amran. 

Baca juga: Amran Sulaiman Ingin Jadikan Majene Kabupaten Bawang, Pemasok Kawasan Timur

Sejumlah warga mengaku senang dengan operasi pasar ini.

Mereka berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Mentan Amran, dan Perum Bulog. 

Gerakan pangan murah untuk masyarakat ini sangat membantu mereka.

Bulog mendapat mandat dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. 

Bulog ditugaskan untuk menyalurkan sebanyak 1.318.826.629 kilogram atau sekitar 1,3 juta ton beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.

Program SPHP merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam merespons tren kenaikan harga beras belakangan ini. 

“SPHP dan Bantuan Pangan menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil,” kata Pimwil  BULOG Kanwil Sulsel dan Sulbar Fahrurozi.

Penyaluran SPHP oleh Perum Bulog Kanwil Sulsel-Sulbar dilakukan melalui berbagai saluran distribusi resmi. 

Mulai dari pengecer di pasar rakyat, Kios Pangan binaan Pemerintah Daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM) dari Pemerintah Daerag, outlet/kios milik BUMN.

Koperasi milik instansi Pemerintah seperti TNI dan Polda, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai tahun ini resmi dilibatkan untuk memperluas jangkauan distribusi.