Bulog Sulselbar Gelar GPM di Majene, Mentan Amran Target Harga Beras Stabil dalam Dua Minggu

 TRIBUN-TIMUR.COM - Perum Bulog Sulsel-Sulbar  menjalankan mandat dari pemerintah dengan Gerakan Pangan Murah di Majene, Sulawesi Barat. 

Kegiatan ini adalah bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini dilaksanakan Perum Bolog Sulsel-Sulbar untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kestabilan harga beras di pasaran.

Dengan gerak cepat Bulog ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengunjungi langsung pelaksanaan kegiatan ini pada Minggu (20/7/2025), optimis warga akan mendapatkan manfaat nyata dan segera.

"Seluruh BUMN bergerak bersama-sama masyarakat untuk melakukan operasi pasar besar-besaran. Mungkin ini tertinggi. Ada beras kita siapkan 1,3 juta ton. Kami yakin, 1-2 minggu ke depan harga sudah turun," kata Andi Amran. 

Warga sendiri sangat senang dengan kegiatan operasi pasar ini. Mereka secara khusus berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Mentan Amran, dan Perum Bulog. 

Bagi warga, gerakan pangan murah untuk masyarakat ini sangat membantu mereka.

Bulog mendapat mandat dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. 

Dalam surat tersebut, Bulog ditugaskan untuk menyalurkan sebanyak 1.318.826.629 kilogram atau sekitar 1,3 juta ton beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.

Program SPHP merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam merespons tren kenaikan harga beras belakangan ini. 

“SPHP dan Bantuan Pangan menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil,” kata Pimwil  BULOG Kanwil Sulsel dan Sulbar Fahrurozi.

Penyaluran SPHP oleh Perum Bulog Kanwil Sulsel-Sulbar dilakukan melalui berbagai saluran distribusi resmi. 

Mulai dari pengecer di pasar rakyat, Kios Pangan binaan Pemerintah Daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM) dari Pemerintah Daerag, outlet/kios milik BUMN, Koperasi milik instansi Pemerintah seperti TNI dan Polda, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai tahun ini resmi dilibatkan untuk memperluas jangkauan distribusi.

Sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPHP, terdapat ketentuan teknis yang wajib dipatuhi mitra penyalur. 
Ketentuan itu antara lain, larangan mencampur beras SPHP dengan jenis beras lain dan maksimal pembelian konsumen 2 pack atau 10 kg.

Selain itu, beras SPHP tidak boleh diperjualbelikan kembali dan kemasan 50 kg hanya untuk wilayah khusus seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).

Harga penjualan beras SPHP di gudang Bulog ke mitra/kios/toko penyalur ditetapkan Rp11.000/kg dengan harga jual eceran tertinggi (HET) Rp12.500/kg.