103 Desa dan Kelurahan di Maros Kini Punya Pengurus Koperasi Lengkap

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Sebanyak 824 pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih resmi dikukuhkan Bupati Maros Chaidir Syam, di Gedung Serbaguna, Kecamatan Turikale, Senin (21/7/2025).

Sebanyak 103 desa dan kelurahan kini telah memiliki struktur pengurus koperasi lengkap, terdiri atas 515 pengurus inti dan 309 pengawas koperasi.

Setiap desa dan kelurahan memiliki delapan orang dalam struktur kepengurusan, yakni lima pengurus inti dan tiga pengawas.

Pengukuhan dilakukan serentak sebagai bagian dari peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual dari Jawa Tengah.

Bupati Maros Chaidir Syam menegaskan, pengukuhan ini menjadi langkah awal penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

“Setelah pengukuhan ini, saya berharap seluruh pengurus dapat langsung bekerja dan menjalankan program-program yang telah dirancang,” ujarnya saat ditemui usai pengukuhan.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menjelaskan, Pemkab Maros telah menyelesaikan proses kelembagaan koperasi di 80 desa dan 23 kelurahan.

Menurutnya, kelembagaan koperasi menjadi pondasi utama dalam membangun ekonomi masyarakat.

Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas sekretariat di setiap desa.

Baca juga: Dilema Dana Desa di Sulsel, Ekonomi Terancam Jadi Jaminan Pinjaman Koperasi

“Bangunan milik pemda yang belum termanfaatkan bisa digunakan sebagai sekretariat. Salah satunya seperti gedung pengrajin di Desa Bonto Marannu,” jelasnya.

Chaidir juga meminta pengurus koperasi mendata aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan sebagai sekretariat.

“Silakan data, kalau ada bangunan yang kosong dan layak, manfaatkan. Kita dukung penuh koperasi ini berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maros, Idrus, menyebut koperasi dibentuk akan diarahkan mendukung program prioritas nasional.

“Kami akan bantu fasilitasi, termasuk koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar koperasi ini bisa bersinergi secara optimal,” ungkapnya.

Ia menyebut, sekitar 20 persen program ketahanan pangan saat ini sudah mulai dikelola oleh BUMDes.