ASN hingga Fasilitas Lengkap, Ini Skema Sekolah Rakyat Sulsel 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru dan kepala sekolah di program Sekolah Rakyat Sulawesi Selatan akan direkrut langsung oleh Kementerian Pendidikan serta Kementerian Sosial.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (18/7/2025).

Ia menjelaskan, perekrutan tenaga dilakukan tergantung kategori tugas. 

Ada dua jenis tenaga yang disiapkan, yakni tenaga pengajar dan tenaga pendidik.

"Guru dan kepala sekolah direkrut oleh Kementerian Pendidikan. Sementara tenaga pendidik direkrut oleh Kementerian Sosial atau pemerintah daerah yang menyiapkan sekolah rintisan," katanya.

Tenaga pengajar terdiri dari guru dan kepala sekolah. 

Sedangkan tenaga pendidik mencakup petugas administrasi, keamanan, dapur, dan kebersihan.

Seluruh tenaga tersebut nantinya akan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi di bawah Kementerian Sosial.

Baca juga: 38 Siswa Maros Dikirim ke Makassar Ikut Sekolah Rakyat, Dapat Subsidi Rp48 Juta per Tahun

3 Tahap Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat ini dibagi ke dalam tiga tahapan.

Yakni, Tahap 1A, 1B, dan 1C.

“Ada tiga sentra dan satu balai besar yang termasuk Tahap 1A. Untuk Tahap 1B, ada sekolah rintisan di BPSDM Sulsel (jenjang SMA), satu di Sidrap (SMP), satu di Wajo, dan satu lagi di Takalar," ungkapnya.

Dengan demikian, total lokasi pada tahap 1A dan 1B mencapai delapan titik.

Adapun jumlah titik Tahap 1C masih dinamis.

Rencananya, dua tahap awal yaitu 1A dan 1B akan resmi diluncurkan pada 29 Juli 2025.

Total siswa yang mengikuti program pada dua tahap awal mencapai sekitar 925 orang, dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jika ditambah dengan Tahap 1C, jumlahnya bisa menyentuh 1.750 siswa.

Sekolah Rakyat ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Rujukannya adalah Instruksi Presiden Nomor 8, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori desil 1 dan 2.

“Kita berharap program ini bisa memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat anak-anak yang sebelumnya tidak mampu mengakses pendidikan,” jelas Malik.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan hingga konsumsi dan seragam, ditanggung negara.

“Biaya per anak itu bisa mencapai Rp48 juta per tahun. Semua sudah disiapkan, termasuk fasilitas asrama, makan, seragam, dan buku pelajaran,” terangnya.

38 Siswa Maros Dikirim ke Makassar

Kepala Dinas Sosial Maros, Suwardi Sawedi, mengungkapkan bahwa sebanyak 38 siswa asal Maros telah diberangkatkan ke Makassar, Rabu (16/7/2025), untuk mengikuti Sekolah Rakyat jenjang SMA.

“Kita support sekolah rintisan yang ada di Makassar. Mereka sudah kami antar,” kata Suwardi.

Menurutnya, ke depan program ini akan menyasar seluruh jenjang, dari SD hingga SMA.

“Nanti juga akan ada untuk SD dan SMP. Kalau nanti ada sekolah berdiri di Maros, masih akan dibahas apakah siswa dipindahkan atau tetap di Makassar,” jelasnya.

Saat ini, baru tiga kabupaten/kota yang menjalankan Sekolah Rakyat di Sulsel: Sidrap, Bone, dan Makassar.

“Maros baru memulai, tapi insyaallah menyusul,” ujar Suwardi.

Terkait penerima manfaat, ia menegaskan bahwa semua siswa berasal dari keluarga miskin ekstrem, berdasarkan data DTKS.

Selain menyekolahkan anak, program ini juga memberi perhatian terhadap orang tua siswa.

"Orang tuanya juga akan kita dampingi dan diberdayakan, agar ekonomi keluarga bisa naik kelas dan mandiri,” tambahnya.

Saat ini, Pemkab Maros sedang menjajaki kemungkinan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.

“Kami sudah mengusulkan untuk memakai lahan milik Kementerian Agama di Maros. Semoga bisa disetujui,” ucapnya. (*)