Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sekolah Rakyat Sulsel

ASN hingga Fasilitas Lengkap, Ini Skema Sekolah Rakyat Sulsel 2025

 Sekolah Rakyat Sulsel sasar keluarga miskin ekstrem. Guru direkrut pusat, siswa tinggal di asrama. Biaya Rp48 juta per anak ditanggung negara.

Tribun-timur.com
SEKOLAH RAKYAT - Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (17/7/2025). Guru dan Kepsek Sekolah Rakyat direkrut Kementrian. 

Total siswa yang mengikuti program pada dua tahap awal mencapai sekitar 925 orang, dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jika ditambah dengan Tahap 1C, jumlahnya bisa menyentuh 1.750 siswa.

Sekolah Rakyat ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Rujukannya adalah Instruksi Presiden Nomor 8, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori desil 1 dan 2.

“Kita berharap program ini bisa memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat anak-anak yang sebelumnya tidak mampu mengakses pendidikan,” jelas Malik.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan hingga konsumsi dan seragam, ditanggung negara.

“Biaya per anak itu bisa mencapai Rp48 juta per tahun. Semua sudah disiapkan, termasuk fasilitas asrama, makan, seragam, dan buku pelajaran,” terangnya.

38 Siswa Maros Dikirim ke Makassar

Kepala Dinas Sosial Maros, Suwardi Sawedi, mengungkapkan bahwa sebanyak 38 siswa asal Maros telah diberangkatkan ke Makassar, Rabu (16/7/2025), untuk mengikuti Sekolah Rakyat jenjang SMA.

“Kita support sekolah rintisan yang ada di Makassar. Mereka sudah kami antar,” kata Suwardi.

Menurutnya, ke depan program ini akan menyasar seluruh jenjang, dari SD hingga SMA.

“Nanti juga akan ada untuk SD dan SMP. Kalau nanti ada sekolah berdiri di Maros, masih akan dibahas apakah siswa dipindahkan atau tetap di Makassar,” jelasnya.

Saat ini, baru tiga kabupaten/kota yang menjalankan Sekolah Rakyat di Sulsel: Sidrap, Bone, dan Makassar.

“Maros baru memulai, tapi insyaallah menyusul,” ujar Suwardi.

Terkait penerima manfaat, ia menegaskan bahwa semua siswa berasal dari keluarga miskin ekstrem, berdasarkan data DTKS.

Selain menyekolahkan anak, program ini juga memberi perhatian terhadap orang tua siswa.

"Orang tuanya juga akan kita dampingi dan diberdayakan, agar ekonomi keluarga bisa naik kelas dan mandiri,” tambahnya.

Saat ini, Pemkab Maros sedang menjajaki kemungkinan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.

“Kami sudah mengusulkan untuk memakai lahan milik Kementerian Agama di Maros. Semoga bisa disetujui,” ucapnya. (*)

 

 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved