Jejak Dualisme Ormas dan Partai di Sulawesi Selatan, KNPI Masih Pecah 

TRIBUN-TIMUR.COM- Jejak dualisme organisasi menjadi bagian sejarah dalam perjalanan partai politik dan organisasi masyarakat (ormas) di Sulawesi Selatan. 

Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah dualisme kepemimpinan di Sulsel. 

Selain itu, ada juga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan. 

Bahkan, dualisme ini masih berlangsung hingga saat ini, tahun 2025. 

Baru-baru ini, ketegangan keduanya menyusul hasil Musda KNPI Kota Makassar menghasilkan kepengurusan baru Baso Muhammad Ikram. 

Baso Muhammad Ikram terpilih menjadi Ketua DPD II KNPI Kota Makassar periode 2024-2027.

Baca juga: 300 Pengurus KNPI Makassar Dilantik, Munafri Arifuddin Harap Pemuda Berdampak Nyata ke Masyarakat

Terpilihnya Ikram menjadi Ketua KNPI Makassar setelah meraih suara terbanyak dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI yang digelar di M-Regency Hotel, Makassar, Jumat (20/12) dini hari.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, Baso meraih 50 suara mengalahakan Husnul Mubarak yang tak lain Ketua KNPI Makassar sebelumnya dengan meraih 27 suara. Sedangkan kandidat lainnya, Achmat Setiawan 0 suara.

Sehingga, KNPI Sulsel versi Andi Surahman Batara mengeluarkan Plt ketua KNPI Makassar bernama Syamsul Majjaga. (baca selengkapnya pada bagian akhir berita)

Karang Taruna Sulsel 

Konflik internal Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan mencuat sejak pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna (TKKT) yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar pada Juni 2021. Dalam forum tersebut, terpilih kepengurusan resmi Karang Taruna Sulsel dengan Andi Ina Kartika Sari sebagai ketua.

Namun, tak lama berselang, Budhy Setiawan, sebagai Karetaker Ketua Karang Taruna Sulsel versi lain, mengumumkan pelaksanaan Temu Karya tandingan di Bulukumba pada 27–28 Agustus 2021. Kepengurusan hasil pertemuan ini menjadi tandingan dari Karang Taruna versi Andi Ina.

Ironisnya, kedua tokoh ini sama-sama berasal dari Partai Golkar, sehingga memunculkan dugaan adanya motif politik di balik dualisme.

Lebih lanjut, Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) dilaporkan tidak menghadiri TKKT Makassar, dan justru mengklaim telah melantik kepengurusan Karang Taruna Sulsel yang dianggap tidak sah oleh pihak provinsi.

Kondisi ini memperparah dualisme kepengurusan hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Mantan Sekretaris Karang Taruna Sulsel sekaligus Koordinator Steering Committee TKKT, Zainal Arifin, menilai tindakan PNKT sebagai bentuk pelanggaran terhadap AD/ART organisasi.

Ia menyebut keputusan itu bermuatan politik dan dendam pribadi, serta mengingatkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial, bukan alat politik.

Sementara itu, Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa tidak ada dualisme di Karang Taruna Sulsel.

Ia menyatakan bahwa hanya ada satu kepengurusan yang sah, yaitu yang dipilih melalui TKKT Makassar dan didukung oleh 24 pengurus kabupaten/kota.

Puncak ketegangan terjadi pada akhir Desember 2021, saat ratusan kader Karang Taruna Sulsel menggelar aksi damai dan mengambil alih kantor sekretariat organisasi di Makassar, yang sebelumnya dikuasai oleh kubu tandingan.

Mereka menuntut agar kelompok yang tidak sah menghentikan klaim palsu.

Ketua Karang Taruna Sulsel, Harmansyah, menegaskan posisi resmi organisasi.

"Karang Taruna hanya satu, tak ada dualisme," ujarnya.

Partai Golkar 

Pada tahun 2015, Partai Golkar terjadi dualisme antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. 

Akibatnya, KPU mensyaratkan rekomendasi Partai Golkar harus ada dari kedua kubu pada Pilkada tahun 2015 lalu 

Sampai-sampai ketua Golkar Pangkep seperti Syamsuddin Hamid tak memakai rekomendasi dari Golkar.   

Isu dualisme pun terjadi hingga ke Sulsel. 

Namun, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel saat itu, Arfandy Idris, menjelaskan bahwa dualisme hanya terjadi di pusat, dan Sulsel tetap solid. 

Ketua DPD I Golkar Sulsel saat itu, Syahrul Yasin Limpo melawan dengan gerakan “Ini Sulsel Bung.” 

Sehingga, dualisme pun tak sampai ke Sulsel. 

Munas bersama pun digelar di Bali. 

PPP 

Konflik dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersumber dari pusat (antara kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz) telah menjalar hingga Sulawesi Selatan. 

Kedua kubu secara bersamaan mengadakan Muswil di Makassar sekitar awal 2016, masing‑masing mereka menilai Muswil pihak lain tidak sah secara hukum dan AD/ART organisasi 

Kubu Romahurmuziy menggelar Muswil yang menghasilkan pemilihan H. Muhammad Aras sebagai Ketua DPW PPP Sulsel. 

Sementara kubu Djan Faridz melalui keputusan PTUN Jakarta Timur menyatakan kepengurusan kubu Romahurmuziy (termasuk Aras) tidak sah dan menunjuk Taufiq Zainuddin sebagai ketua pelaksana tugas provinsi Sulsel 

Akhirnya, konflik ini berakhir saat Muktamar Islah di Asrama Haji Pondok Gede 2016 lalu. 

KNPI Sulsel 

Dualisme KNPI tidak hanya terjadi di Makassar atau Sulsel, tetapi berawal dari tingkat pusat dan menjalar hingga ke provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan. 

Sebab utama berupa keberadaan dua kubu mengklaim legitimasi organisasi KNPI berdasarkan AD/ART dan struktur kepengurusan mereka masing-masing.

Pada 2016, OKP seperti MPI dan GPPI Sulsel menegaskan dukungan kepada kepemimpinan KNPI yang sah di bawah Fahd A. Rafiq, dan menolak Musda tandingan di Hotel Singgasana yang tidak sesuai mandat mereka.

Setelah Musda itu, kubu Fahd mereda di Sulsel yang dipimpin oleh Yasir Mahmud. 

Dualisme kembali terjadi ketika Kongres Pemuda di Bogor menghasil dualisme kembali antara kubu Haris Pertama dan Noer Fajrieansyah tahun 2019 lalu. 

Dualisme pun terjadi hingga ke Sulsel. 

Ketua KNPI Sulsel versi Haris Pertama adalah Arham Basmin. 

Sementara itu, Ketua KNPI Sulsel Noer Fajrieansyah adalah Nurkanita Kahfi. 

Hingga, saat ini, dualisme ini masih terjadi Sulsel. 

Bedanya, Arham sudah diganti oleh Surahman Batara. 

Dualisme ini juga terjadi di Makassar antara Syamsul Bahri Majjaga (Plt Ketua KNPI Makassar) dan Baso Muhammad Ikram. (*)