Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sumber Kekayaan dan Profil Johanis Tanak, Tuduh Pejabat Daerah Belum Puas Dapat Gaji dan Fasilitas

Johanis Tanak kritik tajam sejumlah pejabat daerah yang dianggap masih merasa kurang dengan gaji dan fasilitas dari negara.

Editor: Ansar
Tribunnews.com
KPK - Johanis Tanak putra Sulawesi Selatan kembali menempati kursi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johanis Tanak kritik tajam sejumlah pejabat daerah yang dianggap masih merasa kurang dengan gaji dan fasilitas dari negara. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Mengenal Johanis Tanak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi perhatian publik.

Johanis Tanak kritik tajam sejumlah pejabat daerah yang dianggap masih merasa kurang dengan gaji dan fasilitas dari negara.

Sosok Johanis dikenal sebagai pejabat anti-suap.

Putra Toraja Utara, Sulawesi Selatan itu pernah tercatat menolak pemberian uang suap senilai Rp500 juta.

Tak hanya itu, pria yang kini menjabat di pucuk pimpinan lembaga antirasuah ini juga kerap melontarkan pernyataan keras soal integritas aparatur negara.

Pernyataan terbarunya disampaikan dalam Rapat Koordinasi KPK dan Pemerintah Daerah yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Johanis tak segan menyampaikan kritik langsung kepada para pejabat, terutama mereka yang tersangkut kasus korupsi di level daerah.

Dalam pidatonya, ia menyoroti banyaknya pejabat dari lingkungan DPRD yang terjerat suap. Ia pun mempertanyakan motif di balik perilaku koruptif itu.

"Berapa anggota DPRD saya (KPK) tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan (suap) semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?" ujar Johanis, dikutip dari Kompas.com.

Bahkan, Johanis menyarankan secara blak-blakan agar mereka yang merasa tidak cukup dengan gaji sebaiknya mengundurkan diri saja dari jabatannya.

"Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Tidak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka," serunya.

Jonahis juga menyoroti beragam fasilitas yang sudah diberikan kepada pejabat publik, mulai dari rumah dinas hingga kendaraan, dan meminta agar mereka juga lebih peka terhadap kondisi masyarakat bawah.

"Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, bapak sudah diberikan rumah, bapak sudah diberikan anggaran dan lain-lain, masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah," sambungnya.

Lebih jauh, Johanis mengingatkan bahwa menjadi pejabat bukan berarti bisa menumpuk kekayaan. Ia menyinggung praktik "serangan fajar" sebagai jalan pintas yang digunakan untuk mendapatkan jabatan.

"Makanya jangan pakai-pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman, integritas yang berkaitan dengan iman," ujar Johanis.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved