Sumber Kekayaan dan Profil Johanis Tanak, Tuduh Pejabat Daerah Belum Puas Dapat Gaji dan Fasilitas
Johanis Tanak kritik tajam sejumlah pejabat daerah yang dianggap masih merasa kurang dengan gaji dan fasilitas dari negara.
TRIBUN-TIMUR.COM - Mengenal Johanis Tanak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi perhatian publik.
Johanis Tanak kritik tajam sejumlah pejabat daerah yang dianggap masih merasa kurang dengan gaji dan fasilitas dari negara.
Sosok Johanis dikenal sebagai pejabat anti-suap.
Putra Toraja Utara, Sulawesi Selatan itu pernah tercatat menolak pemberian uang suap senilai Rp500 juta.
Tak hanya itu, pria yang kini menjabat di pucuk pimpinan lembaga antirasuah ini juga kerap melontarkan pernyataan keras soal integritas aparatur negara.
Pernyataan terbarunya disampaikan dalam Rapat Koordinasi KPK dan Pemerintah Daerah yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Johanis tak segan menyampaikan kritik langsung kepada para pejabat, terutama mereka yang tersangkut kasus korupsi di level daerah.
Dalam pidatonya, ia menyoroti banyaknya pejabat dari lingkungan DPRD yang terjerat suap. Ia pun mempertanyakan motif di balik perilaku koruptif itu.
"Berapa anggota DPRD saya (KPK) tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan (suap) semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?" ujar Johanis, dikutip dari Kompas.com.
Bahkan, Johanis menyarankan secara blak-blakan agar mereka yang merasa tidak cukup dengan gaji sebaiknya mengundurkan diri saja dari jabatannya.
"Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Tidak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka," serunya.
Jonahis juga menyoroti beragam fasilitas yang sudah diberikan kepada pejabat publik, mulai dari rumah dinas hingga kendaraan, dan meminta agar mereka juga lebih peka terhadap kondisi masyarakat bawah.
"Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, bapak sudah diberikan rumah, bapak sudah diberikan anggaran dan lain-lain, masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah," sambungnya.
Lebih jauh, Johanis mengingatkan bahwa menjadi pejabat bukan berarti bisa menumpuk kekayaan. Ia menyinggung praktik "serangan fajar" sebagai jalan pintas yang digunakan untuk mendapatkan jabatan.
"Makanya jangan pakai-pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman, integritas yang berkaitan dengan iman," ujar Johanis.
| KPK Setuju Pernyataan Menkeu Purbaya, Kasus Jual Beli Jabatan di Bekasi Diungkit Lagi |
|
|---|
| Daftar 6 Bos Travel Haji dan Umrah Diperiksa KPK Hari Ini Soal Korupsi Kuota Haji |
|
|---|
| Profil Lakso Anindito Eks Penyidik Antirasuah Minta Prabowo Kembalikan 57 Pegawai KPK Korban TWK |
|
|---|
| KPK Belum Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Tersandung Hal Ini |
|
|---|
| Lutim hingga Sinjai, Daftar 6 Kabupaten Sulsel Masuk Zona Kuning SPI KPK |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/KPK-Johanis-Tanak-putra-Sulawesi-Selatan.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.