Sarjana Paling Banyak Menganggur di Maros, Bupati Chaidir Syam Mau Lakukan Ini

Tak hanya itu, ia juga menyoroti belum terbentuknya LKS Tripartit karena minimnya anggaran.

“Katanya masih dalam proses, tapi anggarannya juga minim. Artinya ini tidak menjadi prioritas,” tambah Arie.

Terkait kelembagaan, ia menyebut Pemda kurang siap saat memisahkan Dinas Ketenagakerjaan dari Dinas PTSP.

“Pemda kita masih terkesan kaget-kagetan. Setelah dipisah, anggarannya belum siap, dan kepala dinasnya juga masih Plt. Padahal saat ini semua harus serba cepat dan adaptif,” jelasnya.

Ia menilai sistem pengawasan dan pengaduan belum maksimal, dan pola job fair juga perlu diperbarui.

“Saya pikir pola job fair seperti sekarang sudah perlu diubah. Kenapa tidak dibalik saja? Perusahaan proaktif mengirimkan lowongan ke sistem yang terpadu. Tidak perlu tiap tahun bikin job fair yang itu-itu saja,” tuturnya.

Menurut Arie, jika sistem ketenagakerjaan dibangun lebih terpadu dan terbuka, berbagai masalah bisa cepat direspons.

“Kalau sistemnya benar-benar terpadu, aduan ketenagakerjaan bisa dibuka secara luas, dan semua pihak baik perusahaan, pekerja, maupun pemerintah bisa terlibat aktif menyelesaikan masalah,” tutupnya. (*)