PKB Soroti Isu Pekerja Migran dan Lingkungan dalam Pembangunan Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti beberapa poin penting dalam menanggapi prioritas pembangunan wilayah tahun 2025. 

Ketua Fraksi PKB Sulsel, Zulfikar Limolang mengatakan, perlunya sinkronisasi berbagai peraturan daerah (Perda) dan program strategis untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Fraksi PKB mendorong keberlanjutan dan implementasi regulasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya soal ekonomi dan infrastruktur, tapi juga perlindungan sosial dan lingkungan hidup,” kantanya saat dihubungi Tribun Timur, Selasa (8/7/2025).

Zulfikar menyoroti keberlanjutan Perda Sulsel No 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender, terutama dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pencegahan kekerasan rumah tangga.

Fraksi PKB juga menekankan pentingnya Perda No 9 Tahun 2023 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagai bagian dari penguatan pendidikan berbasis akhlak.

“Keselarsan Perda No 4 Tahun 2022 tentang pengembangan pertanian alami (Organik) dalam perencanaan program hilirisasi pertanian pangan berbasis ekonomi hijau dan biru,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sinergitas tata kelola antara Pemprov dan kabupaten/kota dalam pelestarian budaya takbenda melalui Perda No 3 Tahun 2020, serta dorongan terhadap Perda Perlindungan Pekerja Migran untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Sulsel.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya implementasi Perda No 5 Tahun 2024 tentang perlindungan lingkungan hidup, terutama di kawasan strategis seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Geopark Maros-Pangkep serta Danau Matano.

Fraksi PKB juga mendorong sinkronisasi Pergub No 4 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah 2021–2025 serta SK Gubernur 1160/X/2024 mengenai Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP).

“Wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Pegunungan Latimojong dan Rongkong-Seko harus mendapat perhatian serius dalam mitigasi bencana dan edukasi kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya.

Dalam prioritas program hirilisasi pertanian , perkebunan dan perikanan mereka ingin memastikan agar harga kebutuhan pokok stabil dan meningkatkan nilai tambah komoditi seperti kakao, kopi, dan produk perikanan.

Tak hanya itu, mereka juga mendorong percepatan Ranperda tentang Cadangan Pangan serta mengoptimalkan Perda Pertanian Organik sebagai acuan program ketahanan pangan.

Sementara di sektor infrastruktur dan lingkungan, kata Zulfikar, PKB menekankan perlunya pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan Sabbang-Seko dan kepulauan Teluk Bone.

Penguatan sistem perlindungan daerah aliran sungai seperti DAS Rongkong dan Saddang, penyediaan energi dan air bersih untuk rumah tangga serta industri.

"Juga revisi RTRW kawasan konservasi Rongkong-Seko bersama Pemkab Luwu Utara dimana kawasan Latimojong dan Rongkong Jadi Perhatian," jelasnya.