Dana Desa
Dilema Dana Desa di Sulsel, Ekonomi Terancam Jadi Jaminan Pinjaman Koperasi
Dana Desa yang semula untuk infrastruktur kini dipertaruhkan sebagai jaminan pinjaman koperasi, memicu risiko bagi pembangunan desa.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sukmawati Ibrahim
lihat foto
Jika dijadikan jaminan eksternal, desa kehilangan kebebasan menentukan prioritas pembangunan.
“Skema ini juga membuka celah bagi intervensi politik yang bisa mengorbankan prinsip ekonomi murni,” ucap Najamuddin.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulsel, Akbar, menjelaskan perbedaan peran dua institusi tersebut.
BUMDes mengelola sumber daya desa untuk PAD, sementara koperasi fokus pada anggotanya secara langsung.
“BUMDes mengembangkan sumber daya desa sehingga ada PAD,” ujar Akbar.
“Sedangkan koperasi desa kan untuk anggota dan masyarakat langsung.”
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, menyebut BUMDes dan koperasi berpotensi kolaborasi.
Keduanya berperan memajukan ekonomi desa dan sama-sama menghasilkan pendapatan.
“Kolaborasi antara koperasi desa dan BUMDes dilakukan untuk kemajuan desa. Semua program yang memajukan perekonomian masyarakat desa,” jelas Andi Eka.
Namun perbedaan mekanisme, kepemilikan, dan fokus kebijakan membuat pengelolaan dual intervensi ini jadi tantangan. (*)
| Inspektorat Maros Awasi Dana Desa Lewat Audit Terpadu |
|
|---|
| Dana Desa Dipangkas Prabowo Rp2 Triliun, 2.266 Desa di Sulsel Terancam Kekurangan Anggaran |
|
|---|
| Warga Lampuara Luwu Sulsel Tuntut Transparansi Dana Desa, Kepala Desa Lapor Polisi |
|
|---|
| Sosok Heru Rustanto Jaksa Tetapkan Suami-Istri dan Ipar Tersangka Kasus Korupsi di Bone |
|
|---|
| Warga Segel Kantor Desa Lampuara Luwu Sulsel, Tuntut Kejelasan Dana Desa |
|
|---|
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.