Angka Kemiskinan
4000 KK di Bone Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Pengamat Sebut Program Pemerintah Belum Tepat Sasaran
Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Kabupaten Bone mencatat masuk 10 besar daerah termiskin di Sulsel.
Penulis: Wahdaniar | Editor: Muh Hasim Arfah
"Misal air bersih, listrik masih ada beberapa dusun nda dapat listrik, jembatan layang dan jalan akses ekonomi," tuturnya.
Kemudian lewat Program Kementerian Pertanian ialah dengan pembelian gabah dan jagung yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dan terakhir adalah lewat Perhutanan Sosial yang memberikan akses pemamfaatan hutan oleh masyarakat untuk digarap sebagai kawasan produktif," tandasnya.
Sementara Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof Hamid Paddu mengaku 10 daerah yang masuk kategori miskin di Sulsel ini hampir tak berubah sama sekali dalam 10 tahun terakhir.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi ini sama sekali tidak inklusif atau hanya dinikmati oleh beberapa kelompok masyarakat saja alias terjadi ketimpangan.
Posisi kabupaten yang miskin di Sulsel hampir tidak berubah selama 10 tahun, coba lihat datanya, pasti ada Pangkep, Jeneponto, ada Bone dan sebagainya, jadi perubahannya ada penurunan tapi komposisinya tidak banyak mengalami perubahan,” ujar Prof Hamid.
“Pertumbuhan di Sulsel memang tidak tinggi, tetap stuck di 4,5 sampai mendekati 5 persen, tetapi kabupaten yang miskin tetap saja, berarti pertumbuhan yang terjadi di Sulsel itu tidak cukup bisa dinikmati seluruh kabupaten yang ada atau dengan kata lain tidak inklusif untuk seluruh kabupaten,” sambungnya.
Menurutnya kelompok miskin ini mesti ditarget secara spesifik.
Sebab mereka dinilai tidak terlibat dengan model pengentasan umum yang disediakan oleh pemerintah.
Menurutnya kelompok miskin di Jeneponto misalnya akan berbeda dengan kelompok miskin di Pangkep hingga Bone.
Jeneponto misalnya dengan dataran rendah, Bone dia di pegunungan dan Pangkep dengan kepulauan tentunya memiliki pendekatan yang berbeda.
Pengentasan jangka menengah bisa ditingkatkan dengan mendorong kemampuan daya beli dari masyarakat.
Pemerintah perlu melihat jenis pekerjaannya.
“Jika dia petani, maka dibantu di sektor pertanian, kalau kehutanan maka sektor kehutanan dan sebagainya, kalau di kota maka mungkin perdagangan atau informal sektor,”tandasnya.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.