Data Dinas Sosial: Separuh Warga Sulsel Masuk Kategori Miskin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Sebanyak 4,62 juta warga Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2024.

Angka tersebut mencakup dua kategori utama yakni warga miskin dan warga yang berpotensi miskin. 

Data ini dihimpun dari input operator di tingkat desa dan kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Berdasarkan data yang diterima Tribun Timur dari Dinsos Sulsel, tercatat sebanyak 4,62 juta jiwa dari total 9,31 juta penduduk Sulsel masuk dalam DTKS tahun 2024. 

Ini berarti sekitar 49,65 persen (separuh) dari seluruh populasi di provinsi ini tercatat sebagai warga miskin atau berpotensi miskin.

Data tersebut merupakan hasil perbandingan antara jumlah penduduk dari Data BPS Juni 2023 dengan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) per 6 Februari 2024.

Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, presentasi penduduk miskin di Sulsel pada 2021 mencapai 8,73 persen.

Kemudian bertahan diangka 8,63 persen pada 2022, lalu naik tipis 8,70 persen pada 2023.

Tahun 2024, kemiskinan masih bertahan di angka 8,07 persen.

Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal mengatakan, jika data tersebut kini telah dimigrasi ke sistem baru bernama DTSN (Data Terpadu Sistem Nasional) yang mengelompokkan penduduk berdasarkan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

“Yang masuk kategori miskin adalah dari desil 1 sampai desil 5. Itu mencakup miskin, miskin ekstrem, fakir miskin, hingga yang rentan atau pas-pasan,” katanya, Kamis (3/7/2025).

"Artinya, sekitar 40 persen lebih masyarakat Sulsel berada dalam kategori miskin atau berpotensi miskin," tambah dia.

Terkait langkah penanggulangan, kata Malik, bantuan sosial masih menjadi strategi jangka pendek. 

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai maupun sembako, dan disalurkan oleh berbagai jenjang pemerintahan.

“Bansos itu tidak hanya dari provinsi, tapi juga dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga iuran BPJS Kesehatan gratis melalui BPI (Bantuan Pembayaran Iuran),” ungkapnya.