Bagaimana Nasib Makan Siang Gratis saat Indonesia Hadapi Defisit APBN? Anggaran Rp240 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM - Ancaman defisit APBN 2025 tak pengaruhi anggaran  program makan bergizi gratis (MBG) di 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati prediski kebutuhan anggaran untuk program MBG bisa melonjak hingga Rp 240 triliun pada 2026.

Prediksi ini dengan mempertimbangkan target penerima program MBG yang pada tahun depan ditetapkan sebanyak 82,9 juta orang dari pelajar, ibu hamil, dan balita.

Target tersebut sebenarnya sama dengan target MBG tahun ini dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp 116 triliun.

"Kalau kita lihat dari sisi outlook anggaran dari mulai Rp 71 triliun ke Rp 116 triliun, bahkan kalau keseluruhan program mungkin bisa mencapai Rp 240 triliun atau dalam hal ini cukup signifikan dalam porsi belanja pemerintahm" ujarnya saar rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

Pemerintah juga menargetkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi pada 2026 sebanyak 30.000 unit.

Angka ini sama dengan target 2025 yang per 30 Juni telah terealisasi 1.863 unit SPPG.

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat berkontribusi pada produk domestik bruto sebesar 1,03 persen di 2026 dan 0,29-0,49 persen di 2025.

Sri Mulyani mengungkapkan, program MBG akan memberikan efek berganda (multiplier effect) ke perekonomian.

Pasalnya, program ini membutuhkan sekitar 1,65 juta tenaga kerja yang terlibat pada putaran pertama dan bertambah jadi 2,5 juta orang pada putaran kedua.

Dalam bahan paparannya dijelaskan, 1 unit SPPG membutuhkan sekitar 54 orang pekerja untuk menjadi kepala SPPG, tukang masak, ahli gizi, admin, koordinator lapangan, tukang cuci, dan pengemudi.

Setiap SPPG juga akan melibatkan pihak ketiga seperti 5 produsen sayur dan buah serta 22 petani.

Dari kebutuhan pekerja di SPPG itu, para pekerja yang berasal dari warung sekolah yang tutup, pegawai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pengangguran terbuka berpeluang mengisi posisi-posisi yang ada di pelaksana operasional SPPG sesuai dengan keahlian masing-masing.

"Dengan MBG kita harap ciptakan multiplier effect baik dari sisi demand maupun supply, dari supply chainnya, maupun dari sisi masyarakat atau keluarga yang anak-anaknya akan menjadi generasi muda yang sehat," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 telah mengusulkan anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program MBG sebanyak Rp 217,86 triliun pada 2026.

Alokasi anggaran BGN tersebut akan digunakan sebagai dukungan manajemen Rp 7,45 triliun dan pemenuhan gizi nasional Rp 210,40 triliun.

Sebelumnya bahkan Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan. Itu artinya, jika dihitung selama 12 bulan, maka total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

"Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Defisit APBN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan melebar pada akhir tahun ini karena pendapatan negara berpotensi tidak mencapai target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran diperkirakan akan menjadi 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 662 triliun. Perkiraan tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,53 persen dari PDB atau sekitar Rp 616,2 triliun.

"Untuk defisit totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78 persen dari PDB, agak lebih lebar dibandingkan APBN awal tapi masih cukup manageable," ujarnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Defisit anggaran diperkirakan melebar dikarenakan pendapatan negara berpotensi tidak mencapai target.

Pendapatan negara diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target awal sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Adapun per Semester I 2025, pendapatan negara neto sebesar Rp 1.201,8 triliun dan pendapatan bruto Rp 1.451,6 triliun atau baru 48,30 persen dari target APBN 2025.

Penurunan penerimaan negara pada periode ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global serta penurunan harga dan produksi migas dan komoditas sumber daya alam (SDA).

Kemudian juga disebabkan oleh implementasi penyesuaian administrasi perpajakan, pemberlakuan pajak penerimaan negara (PPN) 12 persen terbatas pada barang mewah, dan tidak adanya potensi penerimaan dari dividen BUMN.

Bendahara negara itu merincikan, penerimaan pajak diperkirakan hanya terealisasi Rp 2.706,9 triliun atau 94,9 persen dari target APBN 2025 Rp 2.789 triliun.

Kemudian untuk penerimaan bea dan cukai diperkirakan mencapai Rp 310,4 triliun atau lebih tinggi sekitar 102,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp 310,6 triliun.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini diperkirakan hanya sebesar Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target sebesar Rp 513,6 triliun.

Penurunan target PNBP ini lebih karena penerimaan dari dividen BUMN yang tidak jadi diterima kas negara sebesar Rp 80 triliun akibat dialihkan ke Danantara.

"Ini semuanya tugas dari Pak Anggito (Wakil Menteri Keuangan) untuk jagain Rp 2.865,5 triliun untuk pendapatan negara," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Proyeksi Defisit APBN 2025 Melebar, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Estimasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 240 Triliun Pada 2026"