Bagaimana Nasib Makan Siang Gratis saat Indonesia Hadapi Defisit APBN? Anggaran Rp240 Triliun

Alokasi anggaran BGN tersebut akan digunakan sebagai dukungan manajemen Rp 7,45 triliun dan pemenuhan gizi nasional Rp 210,40 triliun.

Sebelumnya bahkan Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan. Itu artinya, jika dihitung selama 12 bulan, maka total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

"Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Defisit APBN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan melebar pada akhir tahun ini karena pendapatan negara berpotensi tidak mencapai target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran diperkirakan akan menjadi 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 662 triliun. Perkiraan tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,53 persen dari PDB atau sekitar Rp 616,2 triliun.

"Untuk defisit totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78 persen dari PDB, agak lebih lebar dibandingkan APBN awal tapi masih cukup manageable," ujarnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Defisit anggaran diperkirakan melebar dikarenakan pendapatan negara berpotensi tidak mencapai target.

Pendapatan negara diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target awal sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Adapun per Semester I 2025, pendapatan negara neto sebesar Rp 1.201,8 triliun dan pendapatan bruto Rp 1.451,6 triliun atau baru 48,30 persen dari target APBN 2025.

Penurunan penerimaan negara pada periode ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global serta penurunan harga dan produksi migas dan komoditas sumber daya alam (SDA).

Kemudian juga disebabkan oleh implementasi penyesuaian administrasi perpajakan, pemberlakuan pajak penerimaan negara (PPN) 12 persen terbatas pada barang mewah, dan tidak adanya potensi penerimaan dari dividen BUMN.

Bendahara negara itu merincikan, penerimaan pajak diperkirakan hanya terealisasi Rp 2.706,9 triliun atau 94,9 persen dari target APBN 2025 Rp 2.789 triliun.

Kemudian untuk penerimaan bea dan cukai diperkirakan mencapai Rp 310,4 triliun atau lebih tinggi sekitar 102,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp 310,6 triliun.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini diperkirakan hanya sebesar Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target sebesar Rp 513,6 triliun.