Headline Tribun Timur
DPRD Ultimatum Pemprov Sulsel Bayar Bonus Atlet PON Rp22 M
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tidak punya cukup duit untuk membayar bonus seluruh atlet peraih medali.
“Ini bukan semata soal uang, tapi tentang menghargai kerja keras dan dedikasi mereka demi nama baik Sulsel,” tegasnya.
Tiga Tuntutan
Dalam rapat dengar pendapat, para atlet dan perwakilan mereka menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemprov Sulsel.
Pertama, mendesak agar bonus segera dicairkan secara adil dan transparan. Kedua, meminta penjelasan resmi soal waktu pencairan dan besaran bonus dijanjikan.
Ketiga, mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan pembinaan dan kesejahteraan atlet berprestasi.
“Kami datang bukan mengemis. Kami menuntut hak kami. Kami sudah berjuang membawa nama baik Sulsel, dan bonus itu bentuk apresiasi atas kerja keras kami,” ujar atlet PON Sulsel, Nur Rizka Fauziah.
Sejak PON ditutup pada September 2024, para atlet sudah menunggu hampir sembilan bulan tanpa kejelasan kapan bonus akan diberikan.
Banyak dari mereka mulai kehilangan semangat karena merasa perjuangan mereka tidak dihargai.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Sulsel Irfan AB mengaku prihatin. Ia mendesak Pemprov segera menyelesaikan masalah ini dan memenuhi hak para atlet.
“Saya menyesalkan sikap lambat pemerintah. Dulu saat PON Papua 2021, bahkan ada pegawai Dispora Sulsel membela Papua dan berhasil meraih medali emas. Ini harusnya jadi pelajaran,” tegas Irfan.
Irfan mempertanyakan apakah sebelumnya ada janji dari Pemprov Sulsel kepada para atlet menjelang PON Aceh-Sumut. Jika memang ada, menurutnya, janji tersebut harus ditepati.
“Biasanya sebelum PON, ada janji-janji soal bonus. Nah, itu membuat atlet semangat bertanding. Kalau sudah dijanjikan, ya harus ditepati,” ujarnya.
Terakhir, Irfan mengingatkan Dispora Sulsel tidak menurunkan standar penghargaan kepada atlet.
“Minimal, bonus dijanjikan sekarang setara dengan yang diterima saat PON Papua. Jangan sampai nilainya malah menurun setiap tahun,” katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.