Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Bonus Tak Dibayar, Nadya Baharuddin Ungkap Kecewa: Jujur, Saya Tunda Nikah Demi PON

Bahkan Nadya mengaku menunda pernikahannya demi tampil dan memperjuangkan nama daerah di PON tahun lalu. 

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/ERLAN
ATLET PON- atlet peraih medali PON Aceh-Sumut Nadya Baharuddin (kanan kerudung) usai hadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (23/6/2025) siang.  

"Bukan hanya saya sendiri. Banyak teman-teman yang lain juga, banyak menunda pernikahan atau kepentingan-kepentingan lainnya mereka," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Sulsel, Achmad Fauzan Guntur, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Sulsel yang dinilainya tidak serius dalam menangani pembinaan dan kesejahteraan atlet. 

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para atlet peraih medali PON XXI Aceh–Sumut 2024 di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (23/6/2025) siang. 

Menurut Fauzan, kekecewaan para atlet terhadap Pemprov Sulsel sangat beralasan.

Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai pencairan bonus, meski perhelatan PON sudah berlangsung lebih dari 9 bulan lalu.

"Mereka (atlet) datang ke sini karena tidak ada kepastian yang mereka dapatkan dari Pemprov Sulsel. Jadi mereka tidak mau tahu soal triwulan, apa itu Inpres. Para atlet ini cuma ingin tahu, kapan bonus mereka cair dan berapa nominalnya,” tegas Fauzan.

Lebih lanjut, legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun menyindir lemahnya perhatian Pemprov Sulsel terhadap kebutuhan dasar atlet selama berlaga di PON.

“Keseriusan Pemprov Sulsel terkait pembinaan olahraga saya anggap kurang. Coba bayangkan, adik-adik atlet kita yang mewakili daerah ini ke ajang nasional hanya diberikan uang saku Rp1,5 juta selama PON," kata Achmad Fauzan.

Dengan nilai segitu, lanjut dia, bagaimana para atlet bisa memenuhi kebutuhan gizi dan latihan.

"Lalu kita berharap Sulsel bisa tembus 10 besar?” kritiknya.

Fauzan pun menuntut agar standar pemberian bonus dan dukungan terhadap atlet minimal sama dengan PON Papua 2021 lalu.

Hal itu agar tidak ada kesan kemunduran dalam perhatian pemerintah terhadap prestasi olahraga daerah.

Pada ajang PON Papua lalu, atlet peraih emas menerima bonus Rp200 juta.

Sedangkan peraih perak dan perunggu masing-masing menerima Rp150 juta dan Rp100 juta.

Terpisah, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman, mengakui bahwa hingga kini pihaknya memang belum merealisasikan pembayaran bonus kepada atlet peraih medali.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved