Puluhan Anak di Perbatasan Gowa-Takalar Terancam Tak Masuk SMP, Sistem Online Tak Akui Pendaftaran

‎TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Puluhan siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Takalar pada tahun ajaran 2025.

‎‎Setiap tahun, siswa asal Desa Jipang kerap melanjutkan sekolah ke SMPN 1 Takalar karena secara geografis lebih dekat dibandingkan sekolah-sekolah di wilayah Gowa.

‎‎Namun, tahun ini harapan mereka pupus. Seluruh calon siswa asal Jipang dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

‎‎“Semua akun anak-anak kami saat pengumuman tidak terbaca dan langsung dinyatakan tidak lulus. Padahal dari dulu kami selalu mendaftar di SMPN 1 Takalar,” kata Dg Ngawing, salah satu orang tua siswa yang kecewa.

‎‎Pihak SMPN 1 Takalar membenarkan adanya kendala tersebut. Mereka mengaku heran karena data calon siswa dari Desa Jipang tidak muncul dalam sistem pendaftaran, padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah.

‎‎“Kami juga bingung. Setiap tahun mereka mendaftar dan diterima, tapi kali ini tidak muncul sama sekali. Kami sarankan agar langsung dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan karena sistemnya diatur dari sana,” ujar salah satu staf sekolah.

‎‎Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, bagian server, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menyebutkan bahwa lonjakan jumlah pendaftar kemungkinan menjadi penyebab utama gangguan pada sistem.

‎‎“Berdasarkam informasi dari pimpinan, kami akan segera merapatkan masalah ini,” ujarnya singkat.

‎‎Sementara itu, para orang tua di Desa Jipang berharap ada solusi segera dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan Takalar. Mereka khawatir anak-anak mereka terpaksa berhenti sekolah hanya karena persoalan administratif.

‎‎“Kami mohon perhatian dari Ibu Bupati Gowa Hj. Husniah Talenrang dan Bapak Bupati Takalar H. Mohammad Firdaus Dg Manye’. Tolong bantu anak-anak kami agar tetap bisa bersekolah. Jangan sampai mereka menjadi korban dari sistem yang tidak adil,” pungkas Dg Ngawing mewakili para orang tua.(*)