Alasan DPRD Sulsel Gulirkan Hak Angket Bocor, Beda Era Nurdin Abdullah - Andi Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hak angket kini digulirkan DPRD Sulsel.

Sudah dua kali Andi Sudirman hadapi Hak angket.

Pertama saat Andi Sudirman wakil gubernur, dampingi Nurdin Abdullah pada 2019.

Hak angket sebagai bentuk kontrol terhadap pengembang Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar. 

Alasan utama hak angket, dugaan pelanggaran kerjasama.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan, aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) sudah diserahkan pihak pengembang, PT Yasmin. 

Namun hingga kini, kewajiban itu belum dipenuhi. 

Lahan dimaksud seluas 12,11 hektare dan tercatat sebagai aset milik Pemprov Sulsel.

Langkah hak angket ini digagas lintas fraksi, sebagai bentuk kepedulian DPRD terhadap aset negara diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp3 triliun. 

Kadir Halid menyampaikan, usulan hak angket telah memenuhi syarat administratif.

"Sudah lebih dari 30 orang anggota DPRD yang tanda tangan. Padahal secara aturan hanya butuh 15 sampai 20 orang. Itu artinya secara kuorum dan administrasi sudah sangat cukup,” jelas Kadir saat ditemui di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (17/6/2025) siang. 

Langkah selanjutnya, menyurati pimpinan DPRD Sulsel secara resmi dan menjadwalkan pemaparan usulan hak angket dalam rapat paripurna.

“Kita tinggal tunggu waktu yang tepat. Bisa minggu ini, bisa pekan depan. Yang jelas, kami ingin semua pimpinan hadir saat pemaparan agar urgensinya bisa dipahami secara utuh,” tambahnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menampik anggapan,  pengguliran hak angket bermuatan politis.

“Isunya murni soal aset. Tidak ada agenda politik tersembunyi. Justru kami ingin membantu Pemprov Sulsel agar tidak kecolongan atau kehilangan aset yang nilainya hampir Rp3 triliun,” tegasnya.