2.172 Kopdes di Sulsel Resmi Berbadan Hukum
Sebanyak 2.172 Koperasi Desa di Sulsel resmi berbadan hukum. Lima daerah capai 100 persen pembentukan Kopdes Merah Putih jelang peluncuran nasional.
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 2.172 Koperasi Desa (Kopdes) di Sulawesi Selatan (Sulsel) kini resmi berbadan hukum.
Jumlah tersebut mencakup 71 persen dari total desa dan kelurahan di Sulsel.
Di Sulsel, terdapat 2.266 desa dan kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan perkembangan Kopdes Merah Putih di Sulsel tetap berada di jalur yang benar.
Pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel telah menyatakan komitmen mempercepat proses pendirian koperasi.
Mereka menargetkan capaian 100 persen sebelum peluncuran nasional Presiden Prabowo Subianto pada Hari Koperasi, Juli 2025 mendatang.
"Kita harap Sulsel masuk sebagai provinsi yang seluruhnya menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih," katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (16/6/2025).
Ia mengaku tugas Pemprov Sulsel adalah memfasilitasi pembentukan Kopdes Merah Putih.
"Sedangkan pengesahan badan hukum akan diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM," ungkapnya.
Lima daerah telah mencapai 100 persen pembentukan koperasi. Daerah tersebut adalah Kabupaten Pinrang, Barru, Takalar, serta Kota Parepare dan Kota Makassar.
Kelimanya mendapat apresiasi dari Jufri Rahman karena dinilai berhasil membangun ekosistem koperasi berbasis desa dan kelurahan secara tuntas. (*)
Mantan WR UNM Daftar Rektor Unhas, Bawa Misi Internasionalisasi |
![]() |
---|
Infografis: Tiga Pemain Asing PSM Makassar Terancam Absen Lawan Persebaya Surabaya |
![]() |
---|
Dapur MBG Dorong Ekonomi Lokal, 50 UMKM Maros Sudah Terlibat |
![]() |
---|
Harga Beras di Palopo Turun, Premium Rp16.500 dan Medium Rp13.500 per Kg |
![]() |
---|
QDB Klaim Diajak Damai, Kuasa Hukum Rektor UNM Karta Jayadi Bantah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.