Dampak Besar Keputusan Tito Karnavian Soal Status 4 Pulau Aceh Masuk Sumut

Muzakir Manaf Susun Strategi Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh

Pemerintah Aceh, DPR Aceh dan DPR/DPD RI asal Aceh, mencapai kesepakatan menyelesaikan sengketa lahan empat pulau.

Polemik empat pulau saat ini secara administratif dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. 

Penyelesaian dilakukan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. 

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menegaskan pentingnya mempertahankan hak atas keempat pulau tersebut.

"Empat pulau itu hak kita, wajib kita pertahankan, pulau itu milik kita, milik Aceh," ujarnya, dikutip dari Antara, Minggu (15/6/2025).

Pernyataan ini disampaikan setelah rapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bupati Aceh Singkil, ulama, dan akademisi Aceh, untuk membahas masalah tersebut.

Apa Langkah yang Ditempuh Pemerintah Aceh? 

Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa ini, Mualem mengungkapkan tiga langkah yang akan diambil, yaitu melalui pendekatan kekeluargaan, administratif, dan politis.

Mualem menekankan pentingnya Kementerian Dalam Negeri untuk mengembalikan empat pulau tersebut ke Aceh.

Selain itu, dalam rapat tersebut, disepakati Aceh tidak akan membawa sengketa ini ke pengadilan, termasuk menggugat keputusan Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Mualem juga menyampaikan,  mereka telah menyusun surat keberatan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait keputusan yang mengalihkan kepemilikan pulau-pulau tersebut ke Sumatera Utara.

Surat keberatan ini mencakup beberapa poin, termasuk pengakuan hak berdasarkan bukti dan data historis, serta pertimbangan geografis dan demografis yang mendukung klaim Aceh atas pulau-pulau tersebut.

Apa Rencana Selanjutnya?

Mualem akan mengikuti rapat bersama Menteri Dalam Negeri untuk membahas permasalahan pulau yang direncanakan pada 18 Juni 2025.