Armin dan Dedi Blak-blakan Bahas Calon Ketua Harus Jadi Pengurus 5 Tahun hingga Peluang Kuda Hitam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Armin Mustamin Toputiri, menegaskan pentingnya menjaga kemandirian proses Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih Ketua DPD I Golkar Sulsel. 

Hal ini diungkapkan oleh Armin Mustamin Toputiri dalam Ngobrol Politik (Ngopi) di studio Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2025). 

Ia juga mengingatkan bahwa selain memenuhi syarat dukungan minimal 30 persen suara-sekitar 9 dari 30 suara, para kandidat juga harus lolos verifikasi persyaratan lain sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) partai.

“Syarat dukungan itu hanya satu dari sebelas syarat yang ditentukan. Ada juga syarat pengalaman lima tahun berturut-turut sebagai pengurus Golkar, serta aspek Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT),” kata Armin. 

“Kalau tidak memenuhi syarat-syarat itu, bisa gugur, meski dukungan sudah cukup.”

Ia juga menyebut peluang munculnya “kuda hitam” jika para kandidat utama tidak memenuhi syarat. 

“Bisa saja nanti yang muncul bukan nama-nama yang selama ini disebut-sebut. Itu akan membuat Musda lebih seru.”

Baca juga: Berdasarkan Juklak Musda Golkar, IAS dan Adnan Butuh Diskresi Ketum Bahlil Lahadalia

Baca juga: Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe Puji Bahlil Lahadalia, Sigap Tangani Polemik Tambang Raja Ampat

Terkait masa jabatan Ketua Golkar Sulsel saat ini, Taufan Pawe, Armin menyebutkan bahwa sesuai SK, masa jabatan akan berakhir awal Agustus 2025. 

Jika Musda tak digelar sebelum itu, DPP bisa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menyelenggarakan Musda.

“Sesuai aturan, pelaksana Musda adalah pengurus yang sedang menjabat. Tapi kalau masa jabatan berakhir dan belum ada Musda, DPP bisa tunjuk Plt,” jelasnya.

Armin juga menekankan pentingnya komunikasi politik yang baik dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, jika para kandidat ingin meminta diskresi atas kekurangan syarat tertentu. 

Namun, ia mewanti-wanti bahwa diskresi bukan solusi instan.

“Diskresi itu wilayah politik. Harus berani datang ke ketua umum dan jamin bahwa Anda bukan bagian dari kesalahan orang lain. Dan pimpinan juga jangan baper,” katanya sambil tertawa.

Menutup pernyataannya, Armin mengingatkan agar para kandidat tidak hanya fokus mencari dukungan, tapi juga mencermati seluruh persyaratan. 

“Jangan sampai sibuk cari dukungan, tapi lupa syarat lainnya. Itu bisa membuka ruang buat calon lain yang lebih siap,” katanya.