Laboratorium Kebijakan Fisip Unhas Kaji Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia

Demikian halnya dengan Dr. Nani Harlinda Nurdin yang merupakan akademisi dan praktisi pembangunan desa menekan pentingnya melihat konteks lokal dalam pelaksanaan program dan tidak semata mengimplementasi program secara seragam.

Hal ini karena setiap wilayah memiliki konteks yang berbeda. Lebih lanjut Ulil merespon bahwa kebijakan pangan sebaiknya memberi ruang inisiatif lokal dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal yang lebih sehat dan bersumber dari petani lokal.

Tata Kelola Pangan Sekolah: Praktik Baik dari Surakarta

Ulil juga mempresentasikan studi kasus dari kota Surakarta, di mana pendekatan menyeluruh terhadap kantin sehat berhasil meningkatkan pola makan, konsentrasi belajar, dan kualitas pangan sekolah.

Dengan lima prinsip dasar – dari pengelolaan kantin hingga monitoring dan evaluasi – model ini telah direplikasi dan dijadikan acuan kebijakan kota.
Penutup: Saatnya Merepolitisasi Sistem Pangan

Mengakhiri sesi, Ulil menekankan bahwa transformasi sistem pangan harus dimulai dari bawah, dan bukan semata soal distribusi kalori.

Untuk itu, Ulil mengaskan pentingnya sistem pangan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Itu hanya bisa terjadi jika kita bertanya secara kritis: pangan untuk siapa, oleh siapa, dan bagaimana?”

Kegiatan ini ditutup dengan antusiasme dari para peserta, baik dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga praktisi kebijakan publik.

Diskusi ini menjadi pengingat bahwa membicarakan pangan bukan hanya soal konsumsi, tetapi soal keberlanjutan hidup bangsa.