Mekanisme Pemilihan 4.965 Ketua RT dan 992 Ketua RW di Makassar, Jadwal dan Dana Sudah Ditentukan

TRIBUN-TIMUR.COM — Mekanisme pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW).

Pemilihan ketua RT/RW di Makassar, direncanakan pada Juni 2025, mencakup 15 kecamatan dan 153 kelurahan. 

Jumlah RT akan diganti mencapai 4.965 dan RW 992.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menegaskan, proses ini penting sebagai bagian dari pembaruan struktur sosial di tingkat paling bawah.

Sosialisasi pun menjadi tahap krusial agar masyarakat dapat memilih secara sadar dan demokratis.

Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan dana sebesar Rp 900 juta untuk kegiatan sosialisasi jelang pemilihan.

Baca juga: Jadwal Pemilihan Ketua RT/RW di Makassar, Pemkot Siapkan Rp900 Juta untuk Sosialisasi

Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Setda Kota Makassar, Andi Anshar, menjelaskan, Rp 900 juta difokuskan untuk kegiatan informasi dan edukasi ke masyarakat.

"Anggaran di kami sebesar Rp 900 juta, itu untuk mendukung kegiatan sosialisasi di 15 kecamatan. Kami ingin warga benar-benar paham proses dan regulasinya sebelum hari pemilihan," ujarnya, Minggu (8/6/2025).

Sosialisasi ini mencakup penyuluhan langsung di tingkat kelurahan, penyebaran materi informasi, hingga simulasi teknis pemilihan.

Menurut Anshar, partisipasi warga menjadi kunci kesuksesan pemilihan RT/RW, sehingga edukasi yang merata sangat penting.

Anshar menyebutkan setiap kecamatan mengatur kebutuhan anggarannya sendiri, disesuaikan dengan jumlah TPS dan wilayah yang akan melaksanakan pemilihan.

"Anggaran kami memang difokuskan untuk edukasi. Di lapangan, tiap kecamatan punya skema teknis masing-masing. Kami pastikan semuanya berjalan transparan dan partisipatif," tambah Anshar.

Mekanisme pemilihan Ketua RT/RW

Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Setda Makassar, Andi Anshar menyampaikan mekanisme pemilihan Ketua RT/RW.

Warga hanya memilih Ketua RT secara langsung.

Sementara Ketua RW akan dipilih oleh para Ketua RT terpilih.

"Yang dipilih langsung oleh masyarakat itu hanya RT. RW dipilih oleh RT yang terpilih. Para RT yang terpilih memilih calon RW-nya. Pemilihan RW oleh RT terpilih tetap ada mekanisme pencalonan juga. Bisa melalui sistem voting misalnya di satu tempat untuk pemilihannya," kata Anshar, Minggu (8/6/2025).

Mekanisme pemilihan itu tertuang dalam Perwali, saat ini masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. 

Pertimbangannya, karena efisiensi anggaran dan waktu.

"Sebenarnya yang paling mendasar itu adalah efisiensi anggaran dan efisiensi waktu. Efisiensi anggaran paling utama karena pusat mengamanahkan untuk efisiensi anggaran. Makanya kita coba pola atau model seperti itu," lanjut Anshar.

Setelah perwali mendapat persetujuan dari Kemenkum HAM, tahapan pemilihan akan langsung disiapkan.

Pelaksanaan akan dimulai dari sosialisasi perwali kepada masyarakat, dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon ketua RT, dan pemungutan suara.

"Kita akan turun sosialisasi perwali pemilihan RT/RW, kemudian dibuka pendaftaran calon," kata Anshar.

Sedangkan proses pemilihan ini akan diawasi langsung oleh BPM Kota Makassar.

Saat ini, posisi RT/RW di seluruh wilayah kota masih diisi oleh Penjabat sementara (Pjs) yang ditunjuk oleh lurah sejak pembekuan jabatan ketua RT/RW pada Maret lalu.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Makassar tengah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW.

Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 5,46 miliar dan ditargetkan terlaksana bulan ini.

"Kalau selesai Perwalinya kita laksanakan segera. (Angarannya) Kalau kami khusus di BPM Rp 900 juta, tapi secara keseluruhan kurang lebih Rp 5,4 miliar dengan yang di kecamatan dengan perencanaan kebutuhannya," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Andi Anshar, Minggu (8/6).

Kebutuhan teknis di lapangan, kata Anshar, meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS), logistik surat suara, hingga perlengkapan administrasi.

Tercatat, ada sekitar 4.965 RT dan 992 RW di Kota Makassar yang akan mengalami pergantian kepemimpinan dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. (*)