Gugatan PSU ke MK, Prosedur Jadi Pertaruhan Legitimasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar, menekankan bahwa integritas prosedur dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi faktor utama dalam menjaga legitimasi hasil pemilu.

Menurutnya, meskipun selisih suara antara pasangan calon teratas dan penggugat tergolong besar, proses hukum tetap sah untuk ditempuh apabila terdapat indikasi pelanggaran tata cara.

Prof Ilmar menyebut, gugatan pasangan calon 03 ke Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan besar diarahkan pada aspek prosedural dalam pelaksanaan PSU.

“Gugatan biasanya menyoroti apakah ada pelanggaran mekanisme, penyimpangan prosedur, atau tindakan lain yang berpotensi memengaruhi hasil akhir,” ujarnya, Senin (9/6/2025).

Ia juga menanggapi laporan dugaan pelanggaran administrasi yang sempat ditemukan oleh Bawaslu.

Menurutnya, temuan tersebut tetap bisa dijadikan materi dalam gugatan, meski telah ditindaklanjuti oleh KPU.

“Temuan Bawaslu tetap relevan sebagai bagian dari materi gugatan. Nantinya Mahkamah akan menilai apakah pelaksanaan PSU sudah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Baca juga: Kemenangan Naili-Ome Diuji di MK, KPU Siap Hadapi Gugatan Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta

Guru Besar Fakultas Hukum Unhas ini menjelaskan, perkara sengketa PSU memiliki mekanisme khusus di MK.

Berbeda dengan sengketa hasil Pilkada serentak, permohonan PSU langsung masuk ke pokok perkara tanpa melalui tahap dismissal.

“Kendati demikian, Mahkamah tetap melakukan verifikasi awal untuk memastikan syarat formil dan materil terpenuhi,” ujarnya.

Hasil Rekapitulasi PSU Pilkada Palopo

-Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin (paslon 04): 47.349 suara (50,53 persen)

-Farid Kasim Judas-Nurhaenih (paslon 02): 35.058 suara (37,41 % )

-Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta (paslon 03): 11.021 suara (11,76 % )

-Putri Dakka-Haidir Basir (paslon 01): 269 suara (0,02 % )