Penyebab Warga Baru Tolak Tambang Nikel Raja Ampat Diungkap DPR RI, Padahal Sudah 7 Tahun Beroperasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Bagaimana nasib warga sekitar lokasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya?

Beberapa hari terakhir heboh tagar #SaveRajaAmpat sebagai bentuk protes terhadap aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat.

Tambang tersebut mulai beroperasi pada tahun 2018, namun baru diprotes di 2025.

Artinya, sudah tujuh tahun tambang tersebut beroperasi, namun baru diprotes dan heboh.

Aktivitas pertambangan disoroti, dinilai bisa menjadi ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup di wilayah sekitar.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal.

Robert Joppy termasuk orang yang kontra dengan aktivitas pertambangan nikel ini.

Menurutnya, aktivitas tambang bisa merusak ekosistem laut di sekitar Raja Ampat.

“Tidak boleh (ada pertambangan), karena namanya konservasi."

"Waktu mereka melakukan pemuatan, pasti ada yang jatuh ke laut. Itu berarti kawasan konservasinya terganggu,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (7/6/2025).

Robert lantas menyoroti minimnya manfaat ekonomi yang dirasakan warga sekitar tambang nikel di Raja Ampat.

Berdasarkan kunjungannya ke Distrik Waigeo Barat Kepulauan pada Maret dan April lalu, Robert menyebut warga setempat menolak tambang karena tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan.

“Masyarakat hanya dapat bantuan Rp10 juta per tahun. Ini kan tidak ada manfaat. Yang bekerja, semua orang dari luar,” ungkapnya.

Robert menegaskan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan tambang sangat minim, baik sebagai tenaga kerja maupun kontraktor.

Sebagian besar pekerja dan pihak yang terlibat justru berasal dari luar daerah, bahkan dari Jakarta.