600 Anak Keluarga Miskin di Bone Akan Ikut Program Sekolah Rakyat Prabowo

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Sekira 600 anak dari keluarga miskin di Kabupaten Bone dipastikan bakal mengikuti program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Andi Mappangara saat dikonfirmasi Tribun-timur.com, Senin (2/6/2025) mengatakan untuk tahap awal, Bone mendapat kuota sebanyak 600 orang.

“Untuk tahap awal, itu SD 12 rombel, SMP 6 rombel dan SMA 6 rombel masing-masing rombel itu 25 orang,” ujarnya, 

Adapun untuk lokasi sekolah rakyat di Bone nantinya akan dibangun di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur. 

"Kalau untuk lokasinya di Bajoe, kenapa di Bajoe karena disitu lahannya Pemkab. Rencananya akan beroperasi tahun ini, tapi untuk bangunannya mungkin tahun depan," akuinya. 

Baca juga: Bupati Barru Kunker ke Kemensos RI, Koordinasikan Rencana Pendirian Sekolah Rakyat di Barru

Menurutnya, siswa yang akan mengikuti program ini merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Sasarannya adalah anak-anak dari keluarga miskin, mulai dari kategori miskin ekstrem, sangat miskin, hingga miskin,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat ini nantinya akan menerapkan sistem asrama atau boarding school, di mana seluruh siswa akan tinggal di lingkungan sekolah selama masa pendidikan.

"Iya sistemnya nanti itu tinggal di asrama," tandasnya. 

Program Prabowo

 Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Agus Zainal Arifin menegaskan bahwa penerimaan siswa dalam program Sekolah Rakyat haruslah berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin. 

"Perlu saya sampaikan, murid yang harus belajar di sini (Sekolah Rakyat), hanya dibatasi bagi keluarga miskin ekstrem dan miskin atau kalau pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) dipilih desil yang ke satu dan kedua. Kalau bisa (diprioritaskan desil ke satu) kalau masih ada slot maka desil yang kedua," ujar Agus Zainal saat audiensi dengan Komisi X DPR-RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5).

Agus Zainal mengungkapkan kalau penerimaan calon siswa tidak diukur berdasarkan kecerdasan akademik. Ia menjelaskan bahwa program sekolah gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini hanya mempertimbangkan validitas administrasi (dokumen) dan status ekonomi keluarga yang anak-anaknya sangat membutuhkan akses pendidikan.

Jadi, kata Agus, siswa dengan intelligence quotient (IQ) 80 pun berpeluang diterima asalkan memenuhi persyaratan sebagai keluarga miskin ekstrem atau miskin.

“Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja. Tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya misalnya 80 pun tidak masalah,” tegasnya.