DPRD Bone Soroti Pemotongan TPP ASN hingga 40 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE- Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, membeberkan kondisi keuangan APBD TA 2025. 

Di mana Bone defisit 200 Miliar akibat kebijakan pemerintah sebelumnya. 

Sehingga mau tidak mau dengan kondisi defisit Bone Rp 200 miliar, kata Andi Akmal, pemerintah kabupaten Bone mengambil langkah kebijakan dengan cara pemotongan TPP ASN sampai dengan 40 persen. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim mengaku heran dengan alasan dipotongnya TPP ASN akibat defisit Rp200 milyar. 

"Saya tidak sepakat defisit dijadikan alasan. TPP kab Bone sdh melalui proses validasi dirjen bina keuangan daerah. Otomatis tentu kementerian mengetahui kita ada defisit Rp 200 m. Jadi tentu itu tidak boleh jadi alasan,"ujarnya saat dikonfirmasi Tribun-timur.com, Minggu (1/6/2025). 

Rismono menyebut, pemberian TPP ASN ini berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja dan tempat bertugas sebagaimana dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024.

“Jadi kalau TPP ini mau dipotong maka harus ada validasi dan verifikasi kembali, atas dasar apa dilakukan pemotongan. Kalau atas dasar efisiensi itu sama sekali tidak boleh,” jelasnya.

Aturan terkait efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Keuangan No. 29 Tahun 2025.

“Inpres nomor 1 jelas-jelas menyatakan bahwa belanja pegawai tidak termasuk dalam target efisiensi anggaran. Nah TPP ASN ini kan masuk dalam kelompok belanja pegawai,” tegasnya

Selain itu, menurutnya pembayaran TPP ASN ini telah disetujui oleh Pemkab dan DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Ini kan telah disetujui di KUA PPAS dan telah diketuk palu untuk Pagu anggaran tahun 2025. Jadi kalau ada pemotongan seperti ini maka tentu akan berdampak pada perhitungan TPP untuk tahun selanjutnya,” terangnya.

Tidak hanya itu, legislator partai Golkar ini juga mempertanyakan kemana anggaran hasil pemotongan TPP ASN sebesar 40 persen tersebut akan dialihkan

“Setelah dipotong, hasilnya mau dibawa kemana, mau dialihkan kemana, ini harus jelas juga arahnya. Tidak boleh seenaknya seperti itu,”tandasnya(*)