Wamenaker Immanuel Ebenezer ke Manajemen Bumi Putera: Kita Manusia, Bukan Binatang

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA– Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, menanggapi dengan tegas perlakuan tidak menyenangkan dalam pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja dari Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera. 

Dalam keterangannya, Immanuel menyatakan bahwa tindakan yang ditujukan padanya merupakan bentuk penghinaan terhadap negara.

"Terima kasih, Mas, ya, eh terhadap hinaannya. Kata hinaan itu penting. Perlakuan hari ini adalah bentuk penghinaan terhadap negara. Bukan hanya saya, tapi saya adalah perwakilan dari Menteri Ketenagakerjaan, bagian dari kabinet Presiden Prabowo. Jadi ini sama dengan menghina presiden," ucap Immanuel dalam suasana forum yang memanas dalam Youtube yang diunggah melalui akun Immanuel Ebenezer Official, Kamis (29/5/2025).

Pertemuan itu digelar menyusul laporan dari ratusan pekerja AJB Bumi Putera yang mengadukan PHK sepihak, keterlambatan pembayaran pesangon, serta kekurangan upah. 

Total pekerja terdampak disebut mencapai 624 orang, dengan sebagian diantaranya belum menerima hak-haknya secara penuh.

"Saya datang baik-baik ke sini atas undangan kawan-kawan serikat pekerja untuk mengkomunikasikan persoalan yang mereka hadapi. Itu tugas negara. Negara wajib hadir dan melayani warga negaranya, iya atau tidak?" tegas Immanuel di hadapan peserta forum.

Lebih jauh, Immanuel menegaskan bahwa dirinya hadir bukan untuk memperdebatkan hukum atau memojokkan siapa pun, melainkan untuk membuka ruang dialog demi solusi bersama.

"Kita manusia, bukan binatang. Cara manusia menyelesaikan persoalan adalah melalui komunikasi, bukan kekerasan atau gontok-gontokan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah bukan pihak yang mengintervensi hukum, tetapi memiliki tugas konstitusional untuk menjembatani kepentingan pekerja dan perusahaan.

"Saya tidak mewakili diri saya sendiri di sini. Saya mewakili negara. Kalau diskusi kita nyaman, yuk kita lanjutkan. Kita bicarakan persoalan ini dengan kepala dingin. Para pekerja ini sudah cukup lelah, dan negara hadir untuk mendengar serta membantu mereka," ungkap Immanuel.

Berdasarkan data dari serikat pekerja, pemberitahuan PHK oleh manajemen AJB Bumi Putera disampaikan secara mendadak, yakni pada H-1 tanggal 28 Februari, tanpa melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.

"Kami tahu ada proses hukum yang berjalan, dan itu kita hormati. Tapi pemerintah tetap memiliki peran untuk memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pekerja, agar tidak ada yang dirugikan secara sepihak," tuturnya.

Klaim Bayar Rp542 M 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembayaran klaim Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah mencapai Rp 542,2 miliar hingga 5 Mei 2025.

Data ini berdasarkan laporan Bumiputera sejak Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) disetujui tanpa catatan.