Jokowi Sudah Tentukan Sikap Soal Isu Ketum PPP versi Eks Ketua Umum, Bersaing Amran Sulaiman?

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan sikap soal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keputusan Jokowi itu disampaikan mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.

Romahurmuziy menyampaikan, Jokowi tak berkenan menjadi ketua umum partainya.

Romahurmuziy mengaku sudah bertemu Jokowi pada Desember 2024 lalu, mengenai kemungkinan menjadi ketua umum partai.

"Desember lalu saya sudah bincang dengan Jokowi," kata Romahurmuziy saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (29/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, menurut Romahurmuziy, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin terlibat dalam kepemimpinan partai politik manapun.

"Beliau tidak berminat dan tidak ingin memimpin partai manapun," ungkapnya.

Nama Jokowi masuk dalam bursa calon ketua umum PPP sebelumnya disampaikan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
 
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.

"Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi)," kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

Irfan menjelaskan bahwa kedekatan PPP dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. 

 Meski pada Pilpres 2014 PPP tidak mendukungnya, Jokowi tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah itu untuk bergabung dalam kabinet.

"Walaupun pada periode 2014, PPP dalam Pilpres tidak mendukung beliau. Tetapi tetap PPP dihargai, dihormati, masuk dalam kabinetnya, 2019 mendukung," ujar Irfan.

Irfan menegaskan,  sosok yang akan menjadi Ketua Umum PPP harus memiliki loyalitas, serta mampu membawa PPP untuk kembali melenggang ke Senayan.

"Ke depannya bisa mampu mau dan loyal dan bertanggung jawab untuk mengembalikan posisi PPP di parlemen dan juga nanti dalam kepimpinan kabinet kedepannya bisa ikut dan terlibat lah gitu," ucapnya.

Irfan menjelaskan, PPP membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. 

Asalkan, kata dia, semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan secara internal.

Bukan Amran hingga Dudung, Muncul Sosok Lain Disebut Paling Layak Pimpin PPP

Selain Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, muncul sosok lain dari eksternal partai didorong jadi bakal calon ketua umum.

Sosok itu adalah tempat konsultasi Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy soal pengusulan Amran Sulaiman.

Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan menyebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kini figur layak ditawarkan untuk memimpin PPP.

Nama Jokowi muncul atas usulan kader PPP.

Hal ini disampaikan Irfan menanggapi bursa calon ketua umum PPP dari eksternal mulai bermunculan.

"Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” kata Irfan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (27/5/2025).

Irfan menyebut, sejumlah nama figur untuk menjadi ketua umum PPP sudah muncul ke permukaan menjelang Muktamar PPP 2025. 

Mereka di antaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.

Namun, Irfan menilai, nama Jokowi paling sempurna untuk memimpin PPP karena punya pengalaman politik yang panjang.

Menurut Irfan, Jokowi adalah sosok dengan rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level.

Jokowi punya pengalaman sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.

“Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari Wali Kota dua periode, Gubernur, lalu Presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.

Irfan menyatakan, jika wacana ini benar-benar mendapat respons positif dari Jokowi, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan bagi PPP.

Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR RI jika dipimpin oleh Jokowi.

“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP.

Insya Allah, kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata dia.

Belum Ada Sejarah Sosok Eksternal Langsung Jadi Ketum

Ade Irfan Pulungan menyatakan, PPP tidak memiliki sejarah atau tradisi dipimpin oleh figur eksternal.

“PPP itu belum punya sejarah atau tradisi ya, yang memimpin PPP itu langsung dari luar, eksternal, atau sosok dari eksternal yang langsung menjadi ketua umum PPP. Pasti selalu berproses di internal PPP,” kata Irfan kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2025).

Menurut Irfan, munculnya wacana figur eksternal mencuat akibat kondisi partai pasca-Pemilu 2024.

Saat ini, PPP tidak lagi memiliki wakil di DPR RI dan juga tidak mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Berangkat dari kondisi PPP hari ini pasca Pemilu 2024, publik tahu PPP tidak lagi berada di parlemen. PPP tidak lagi kadernya masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Ini membuat banyak aspirasi muncul dari bawah, dari kader, DPC, wilayah, bahkan dari para senior,” katanya.

Irfan mengakui adanya dorongan untuk menghadirkan tokoh-tokoh kuat dari luar partai demi mengangkat kembali elektabilitas PPP.

Namun, ia menekankan, menjadi ketua umum PPP harus melalui proses dan mekanisme sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Berproses itu maksudnya dia masuk dulu ke struktur partai, masuk dulu ke kepengurusan partai, baik di tingkat wilayah maupun di DPP. Salah satu syarat menjadi ketua umum itu harus pernah menjabat sebagai pengurus minimal satu periode, dan itu umumnya lima tahun,” kata Irfan.

Menurut Irfan, proses internal ini penting agar calon pemimpin benar-benar memahami kultur, sistem, dan tradisi PPP sebagai partai tua berbasis Islam yang merupakan hasil fusi dari empat partai Islam. 

“PPP ini partai tua, berbasis tradisi-tradisi yang digariskan sejak awal berdirinya. Maka kita percaya, seperti juga partai-partai lain, tidak serta-merta merekrut pihak luar untuk langsung memimpin partai,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy atau Rommy menyebut ada banyak sosok di luar partai yang dinilai mampu memimpin PPP.

Mereka adalah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga eks Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

Menurut Rommy, perlu kehadiran sosok pemimpin luar biasa untuk membawa PPP kembali mendapatkan kursi di DPR pada 2029 mendatang.

"Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali," kata Rommy.

 "Karenanya dibutuhkan extraordinary power dan extraordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya," ujar dia.

Nama-nama tersebut pun ia konsultasikan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Hasilnya, nama Amran yang dinilai mampu memimpin PPP.

"Memang salah satu sebab mengapa kemudian semakin fokus nama Pak Amran. Karena Pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah," ujar mantan ketua umum PPP itu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Romahurmuziy Sebut Jokowi Tak Mau Jadi Ketua Umum PPP