Deretan 8 Ketua DPD II Pendukung Appi Bertarung Musda Golkar Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - 8 ketua DPD II Golkar kabupaten/kota pendukung Munafri Arifuddin bertarung di Musyawarah Daerah Golkar Sulawesi Selatan.

Munafri Arifuddin maju calon Ketua DPD I Golkar Sulsel dengan status Wali Kota Makassar.

Ia berhasil membawa beringin rindang menang Pilkada Makassar 2024.

Selain itu Appi juga berhasil membawa Golkar jadi parpol peraih suara terbanyak pada Pileg 2024 Makassar.

Kini Munafri Arifuddin blak-blakan mengaku telah mendapat sejumlah Surat Keputusan (SK) dukungan resmi dari DPD II kabupaten/kota.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa dukungan terhadap mantan CEO PSM Makassar itu tak lagi sekadar wacana, melainkan telah terkonsolidasi secara struktural.

Wali Kota Makassar itu mengaku bahwa dirinya telah mengantongi delapan surat keputusan (SK) dukungan dari DPD II Golkar kabupaten/kota.

Hal ini disampaikan Munafri usai menerima empat ketua DPD II yang secara langsung menyerahkan SK dukungan di kediamannya, Kamis (29/5/2025), di Jalan Chairil Anwar, Makassar.

Namun, ia menambahkan bahwa dukungan tidak berhenti di situ. Beberapa daerah lain bahkan telah lebih dulu menyatakan sikap secara administratif, meski dokumennya masih dalam bentuk soft copy.

"Sebelumnya ada Bantaeng kasih (dukungan), Takalar sama Soppeng, tapi masih PDF. Kalau dihitung-hitung sudah tujuh rekomendasi, di tambah Makassar," kata Appi sapaannya.

Dukungan yang kian masif ini memperlihatkan konsolidasi politik Munafri berjalan efektif. 

Ia menegaskan, langkah ini bukan sekadar soal hitungan angka, tapi bagian dari komunikasi intensif antar sesama pengurus DPD II.

“Ya support, jadi gini, kita konsolidasi sesama DPD II, jadi yah saling berkomunikasi lihat existing kondisi yang ada sekarang. Terus seperti apa ke depan,” jelasnya.

Soal syarat pencalonan yang menyoal masa keanggotaan di Golkar, Ketua Golkar Makassar itu menegaskan dirinya tidak membutuhkan diskresi dari DPP Golkar. 

“Lihat dulu dong, tahun berapa saya ada di situ (Golkar), kan bukan pelantikan. Dan yang kedua, waktu saya dilantik, apakah persyaratan itu hanya DPD II? Berarti waktu saya dilantik kan persyaratan ini pasti ada juga. Jadi saya rasa tidak perlu diskresi,” tegasnya.