BPK Soroti Kekacauan Pengelolaan BLUD SMK dan Utang BPJS Pemprov Sulsel
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo mengatakan, pengelolaan BLUD SMK di Sulsel tidak sesuai ketentuan
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Ari Maryadi
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Dirjen-PKN-III-BPK-RI-Dede-Sukarjo-5464.jpg){kind=small}
lihat foto
Tribun-Timur/Erlan Saputra
UTANG PEMPROV SULSEL- Dirjen PKN III BPK RI Dede Sukarjo dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (28/5/2025).
"Pelaksanaan pemeriksaan keuangan oleh BPK diharapkan bisa memberi manfaat besar bagi Pemprov Sulsel, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," ujar Fatmawati.
Ia pun menekankan kepada seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel agar ke depan lebih efisien dan efektif.
Terlebih harus transparan dalam mengelola anggaran serta taat terhadap ketentuan perundang-undangan.
"Catatan dari BPK ini merupakan poin penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Fatmawati.
"Selama proses pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan di SKPD dan telah memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Baca Juga
| Pemprov Sulsel Kucurkan Rp186 Miliar untuk Infrastruktur Jalan di Makassar |
|
|---|
| Kabar Baik! Warga Sulsel Punya Peluang Kerja di Jepang, Pemprov Minta Jalur Khusus |
|
|---|
| Sosok Ignasius Jonan Dipanggil Prabowo ke Istana, Dulu Tolak Proyek Whoosh Jokowi |
|
|---|
| Daftar 18 Jabatan Lowong di Pemprov Sulsel |
|
|---|
| Pemkab Minta Pemprov Batasi Izin Tambang Galian C |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.