Tasming Hamid Respon Santai Usai Setara Institute Tempatkan Parepare Jadi Kota Intoleran

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) terendah berdasarkan pengamatan selama tahun 2024.

Dari hasil pengamatan itu, Setara Institute menempatkan Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) di urutan pertama sebagai kota intoleran se-Indonesia dengan skor IKT 3,945.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid merespon santai hasil pengamatan dari Setara Institute.

"Makasih infonya," singkatnya melalui pesan saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Rabu (28/5/2025).

Terpisah, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengutarakan, tidak mengetahui indikator yang dilakukan Setara Institute menempatkan Parepare sebagai kota intoleran.

Pasalnya kata dia, di Parepare tidak pernah terjadi konflik horizontal antara umat beragama.

"Saya juga baru tau info terkait itu, saya juga tidak tahu Setara Institute menggunakan indikator apa dalam menentukan Parepare sebagai kota Intoleran. Tapi saya ingin bicara fakta saja, di Parepare tidak pernah ada konflik horizontal antara umat bergama, jadi saya tidak mengerti tolak ukur yang digunakan Setara Institute," katanya.

Ada pun kata dia, mengenai penolokan berdirinya sekolah Kristen Gamaliel di Parepare bukan konflik horizontal antar umat beragama, namun karena kurang sosialisasi.

"Kalau mengenai Gamaliel bagi kami bukan karena konflik horizontal umat beragama tapi karena kurang sosialisasi saja," ucapnya.

Kahar pun menantang Setara Institute datang ke Kota Parepare melihat fakta kerukunan beragama yang ada di Parepare.

"Tentu Setara melakukan penelitian menggunakan parameter akademis, tapi kita bicara fakta saja. Bahkan Parepare pernah menjadi Kota teraman, coba kita di Parepare kalau jalan 24 jam tidak ada apa-apa. Kalau perlu kita undang Setara Institute melihat fakta yang ada di Parepare, apakah penelitian yang dilakukan sesuai fakta yang ada," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Ekskutif Setara Institute, Halili Hasan dalam keterangannya, rendahnya skor IKT bukan disebabkan oleh maraknya peristiwa atau hal-hal negatif lainnya.

Ada delapan indikator yang diperhitungkan dalam penilaian Indeks Kota Toleran tahun 2024 ini. Indikator-indikator ini antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan pemerintah kota.

Kemudian, peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil, pernyataan publik pemerintah kota, tindakan nyata pemerintah kota, heterogenitas agama, dan inklusi sosial keagamaan.

Halili mengatakan, Indeks Kota Toleran ini diteliti berdasarkan sejumlah data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih.