Paket Insentif Pemerintah Dinilai Bakal Dongkrak Ekonomi Kuartal II Tahun 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Paket insentif yang bakal diluncurkan pemerintah pada 5 Juni 2025 mendapat sambutan positif banyak pihak, salah satunya dari pengamat ekonomi.

Pemerintah bakal menghadirkan enam insentif ekonomi untuk merangsang konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Khususnya di tengah momentum libur sekolah dan pencairan gaji ke-13 bagi ASN pada awal Juni 2025.

Paket insentif meliputi diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, serta iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Marsuki DEA, menilai rencana penggelontoran kembali paket insentif tersebut patut diapresiasi. 

Sebab, targetnya untuk bisa mendorong pola konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Ini dapat mengerakkan aktivitas produksi dari beberapa komoditas atau barang dan jasa yang dibutuhkan,” kata Prof Marsuki, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Senin (26/5/2025).

Prof Marsuki menjelaskan, program insentif ini masuk akal dalam upaya meningkatkan kapasitas konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah, salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi utama. 

Harapannya, lanjut Prof Marsuki, dengan meningkatnya konsumsi, akan mendorong sektor produksi termasuk investasi dapat meningkat sehingga penerimaan fiskal pemerintah dapat bertambah.

"Yang akan berdampak pada periode jangka menengah dan panjang akan mendorong pengeluaran untuk membiayai sektor sektor prioritas pembangunan," kata Prof Marsuki.

Kendati demikian, Prof Marsuki menekankan, semua asumsi tersebut sangat ditentukan konsistensi kebijakan yang dilakukan dengan perencanaan baik.

Ia juga menekankan konsistensi pengawasan yang dilakukan terutama memitigasi praktik penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab para pihak, terutama praktik korupsi di berbagai tingkat pelaksana program kerja. 

“Serta (konsistensi) melakukan prioritas pencapaian target yang berdasarkan pada urgensi target program kerja dengan mengindari pemborosan anggaran yang hanya dimaksudkan untuk pencitraan politik praktis,” tambah Prof Marsuki.

Langkah yang Tepat

Pengamat Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya Makassa  Dr A Ansir Launtu menilai kebijakan paket insentif merupakan langkah yang tepat dilakukan.