Utang Pemprov Sulsel Rp39 Miliar ke Pemkab Takalar Belum Dibayar, Luwu Rp20 M

TRIBUN-TAKALAR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tak kunjung bayar utang Rp39 miliar ke Pemerintah Kabupaten Takalar (Pemkab Takalar).

Hal itu dikonfirmasi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Takalar, Rahmansyah Lantara.

"Belum ada informasi," katanya kepada Tribun-Timur.Com, Jum'at (23/5/2025).

Utang Rp39 miliar itu terdiri; Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 22,9 milyar tahun 2024; pembayaran BPJS sebesar Rp10,1 miliar tahun 2024; dan Bantuan keuangan daerah Rp6,1 miliar tahun 2023.

"Rp22,9 miliar sisa tunggakan enam bulan DBH tahun 2024. Sementara Rp10,1 miliar BPJS itu tunggakan satu tahun, tahun 2024," kata Rahmansyah.

Rahmansyah mengatakan Pemkab berharap Pemprov segera lunasi tunggakan ini.

"Itu akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahun ini," ucapnya.

Utang Rp39 miliar Pemprov Sulsel ke Pemkab Takalar menjadi perbincangan dan pembahasan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel bersama Wakil Bupati Hengky Yasin dan Forkopimda.

Pembahasan itu saat bertemu di Kantor Bupati Takalar, Rabu (21/5/2025).

Pertemuan itu dalam rangka kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Sulsel.

Anggota DPRD Sulsel Fraksi PKS Mallarangang Tutu mengatakan, utang ini telah menjadi perhatian utama DPRD, dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Gubernur Sulsel tahun 2024.

"Itu bagian dari atensi kita semuanya. Bahwa ini memang benar-benar haknya kabupaten-kota. Berapa pun itu jumlahnya, itu harus disampaikan, karena itu hak mereka," katanya.

"Ujung-ujungnya, kan masyarakat yang menikmati," sambungnya.

Sementara Wakil Bupati Hengky Yasin berterima kasih masalah ini menjadi perhatian utama DPRD Sulsel.

"Berterima kasih bahwa telah mengatensi betul kewajiban pemprov yang ada ke kabupaten/kota," ucapnya.