3 Profesor 'Seipar-Selago' Genapkan 101 Guru Besar UIN Alauddin Makassar

Mantan Hakim Agung Dr Syamsu Alam, Pimpinan Ponpes DDI Mangkoso AGH Prof Dr Farid Wadjedi LC MA, Ketua Dewan Syuro PW NU Sulsel AGH Dr Baharuddin Assafa dan Ketua MUI Sulsel Prof Dr AGH Najamuddin Assafa, dan tamu undangan VIP lain.

Dalam dokumen daftar kehadiran dewan guru besar acara ini tercatat ada 98 guru besar. 

Selain guru besar, juga hadir dewan senat dari 9 fakultas, 67 program studi, termasuk pascasarjana.

Prof Wahyuddin tampil menjadi pemateri pertama dalam kegiatan ini.

Dirinya  menyampaikan penelitian berjudul “Pengungkapan CSR dan Nilai Perusahaan: Potensi Keberkahan dalam Akutansi Keuangan”. 

Prof Wahyuddin mengurai pengungkapan CSR yang dalam penelitiannya mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan ROA tersebut terhadap nilai perusahaan.

“Kinerja keuangan yang mengalami gangguansetelah dimoderasi pengungkapan CSR berdampak meningkatkan nilai perusahaan. Interaksi tersebut semakin menguatkan keberlangsungan usaha. Hal ini menandakan adanya keberkahan atas pengungkapan CSR bagi perusahaan pertambangan, karena interaksi pengungkapan CSR merupakan media pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang sangat efektif dan memiliki kandungan informasi yang relevan,” urainya. 

Pemateri kedua, Prof. Saleh Ridwan dengan judul penelitian “Perkawinan Poligami: Antara Syariat, Realitas Sosial dan Vitalitas".  

Dalam paparan penelitiannya, perkawinan poligami merupakan topik yang terus hidup dan diatur dalam hukum Islam sekaligus menjadi bagian dari perdebatan sosial yang tak kunjung selesai.

Fenomena ini juga muncul dalam ranah sosial, politik, budaya, bangsa, bahkan media digital.

Prof. Dr. Fatmawati dalam seminarnya membawakan penelitian berjudul “Ekuilibrium Demokrasi dan Politik Afirmasi : Antara Solusi dan Legitimasi” 

Dibuka dengan salawat kepada nabi Muhammad, Prof Fatmawati membahas terkait kesetaraan partisipasi dan hak asasi manusia yang masih mengalami ketimpangan representasi terutama bagi perempuan dan kelompok yang termarjinalkan yang  masih berlangsung akibat hambatan struktural dan budaya.

“Disinilah politik afirmasi hadir bukan sekedar strategi, tapi ikhtiar etis menuju keadilan. Tantangannya kemudian adalah mampukah kita menjaga demokrasi agar afirmasi tidak sekedar menjadi solusi temporer tetapi menjadi jalan menuju legitimasi yang sejati. Bagaimana kita memberi ruang bagi mereka yang termarjinalkan tanpa mengorbankan kualitas dan kompetensi politik afirmasi adalah kebijakan khusus bagi kelompok yang terpinggirkan untuk memperbaiki ketimpangan historis dan struktural,” ungkapnya.(*)