Walikota Makassar Munafri Usut 3.000 Honorer Pemkot: Jangan Sampai Ada Honorer Fiktif atau 'Siluman'

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 3.000 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar disetop gajinya terhitung Mei 2025.

Dari total 3.000 honorer, 2.600 diantaranya petugas kebersihan (Laskar Pelangi), sisanya merupakan tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. 

Hal tersebut memunculkan isu Pemkot Makassar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.000 honorer.

Terkait hal itu, Munafri menegaskan Pemkot tidak melakukan PHK, tetapi menegakkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

"Apa yang harus diributkan, aturannya sudah jelas, ada aturan yang jelas menerangkan itu," kata Munafri saat diwawancara di kediamannya Jl Chairil Anwar, Minggu (18/5/2025). 

"Dan dibilang PHK? Ini bukan PHK, kita tegakkan aturan. Saya harap yang bilang program 100 harinya cuma melakukan PHK, ini bukan masalah PHK," jelasnya.

Munafri Arifuddin pun memastikan akan mengusut penyebab munculnya tenaga honorer 'ilegal' di lingkungan Pemkot Makassar.

Ia menegaskan pentingnya menelusuri asal-usul pengangkatan ribuan honorer tersebut, apalagi pemerintah pusat sudah melarang pengangkatan non-ASN sejak 2023.

“Saya akan mengejar benar-benar. Yakinkan saya mengejar dengan pasti, kenapa bisa ada 3.000 di dalam. Kenapa ada yang dibiayai, tapi tidak masuk dalam database (BKN),” tegas Munafri.

Pemkot Makassar tidak akan membiarkan para honorer yang mekanisme penerimaannya tidak jelas dibiayai oleh keuangan daerah. 

"Coba bayangkan apa iya, kita harus bayarkan gaji yang tidak ada cantolan apa-apanya, berapa besar anggaran yang kita berikan untuk hal-hal seperti ini," kata Munafri.

"Harusnya kita sama-sama mengontrol ini, kenapa bisa terjadi, siapa yang melalukan ini, dan siapa yang memproses sehingga ini bisa jalan. Ini yang harus kita lihat," sambungnya. 

Munafri mengakui, dari 3.000 honorer yang tak masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) didominasi tenaga kebersihan, sekira 2.600 orang. 

Menurut Munafri, ini perlu ditelusuri dengan baik, jangan sampai ada honorer fiktif maupun honorer siluman menjelma di Pemkot Makassar. 

"Tapi apakah sebelum masuknya ini (honorer kebersihan) tidak ada tenaga kebersihan?. Anggaplah ada 2 ribu lebih tenaga kebersihan (yang baru) ditambah dengan yang lama, kalau ada juga 2 ribu lebih artinya ada 5 ribu tenaga kebersihan. Bersih ka ini jalanan di Makassar?," kata Munafri.