Pemkab Maros Susun Rencana Stategis 5 Tahun ke Depan

TRIBUNMAROS.COM, MAROS— Pemerintah Kabupaten Maros mulai merancang arah pembangunan lima tahun ke depan. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Forum OPD tahun 2025–2029 digelar di Gedung Serbaguna Maros, Senin (19/5/2025).

Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan strategi operasional masing-masing OPD, sekaligus membuka ruang diskusi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Bupati Maros, Chaidir Syam menjelaskan penyusunan Renstra ini dirancang untuk mendengar langsung masukan dari berbagai pihak yang terlibat dan terdampak oleh kebijakan publik.

"Jadi ini bukan hanya soal rencana kerja internal dinas, tapi bagaimana strategi pembangunan kita selama lima tahun ke depan bisa selaras, terukur, dan berdampak. Karena itu forum ini kami buka dengan menghadirkan stakeholder masing-masing OPD," katanya.

Dia menyebut semua stakeholder dihadirkan dalam kegiatan ini. Diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, serta pihak swasta. 

"Ini menjadi penting untuk memastikan perencanaan program tidak hanya berbasis data internal, tetapi juga aspirasi dan kebutuhan lapangan," jelasnya.

Dia juga mengatakan rencana strategis yang dibahas dalam forum ini juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 22 program unggulan yang telah ditetapkan bersama Wakil Bupati selama masa kepemimpinan mereka. 

Salah satunya adalah program Hasta Karya, yang selama ini menjadi ikon gerakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

"Kita punya Hasta Karya dan 22 program unggulan. Semuanya harus dijaga keberlanjutannya dan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi," katanya.

Renstra OPD ini juga harus disinkronkan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan program prioritas dari Gubernur Sulawesi Selatan.

Diakuinya penyusunan renstra ini bukanlah hal baru. 

Hanya saja pendekatan kolaboratif lintas sektor ini sejatinya sudah dilakukan sejak awal masa jabatan. 

Namun, pandemi Covid-19 sempat membatasi ruang pertemuan dan interaksi secara langsung, sehingga pelibatan masyarakat dan sektor swasta belum maksimal.

"Sebenarnya pendekatan ini sudah kita mulai sejak lima tahun pertama. Tapi karena pandemi, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan langsung. Sekarang kita maksimalkan kembali," jelasnya.