Awal Mula Munafri Usut Asal-usul 3.000 Honorer di Makassar, Nasib Non-ASN Sudah Ditentukan

“Kita akan lihat dulu apakah 3.000 ini benar sesuai datanya. Jangan sampai ada yang fiktif, dobel. Jangan sampai ada yang masuk setelah kami dilantik. Itu lebih konyol lagi,” paparnya.

Ia juga menyampaikan kekesalannya karena ada pihak menuding dirinya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap honorer.

Padahal, kata dia, yang dilakukan adalah penegakan aturan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebanyak 3.000 lebih honorer tersebut dipastikan tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan tidak mengikuti seleksi PPPK.

“Jangan dibuat seakan-akan ini PHK. Ini bukan PHK. Kita tegakkan aturan. Saya harap yang bilang program 100 hari saya hanya untuk PHK, pahami dulu. Ini bukan soal PHK. Kita harus sama-sama mengontrol ini. Kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya? Siapa yang memproses sehingga ini bisa berjalan?” pungkasnya.

Meski demikian, Pemkot Makassar tetap membuka peluang bagi honorer tersebut. 

Menurut Munafri Arifuddin, mereka masih bisa direkrut melalui mekanisme outsourcing perorangan atau pengadaan jasa layanan teknis (PJLT). 

Gaji honorer disetop

Gaji tenaga honorer Pemerintah Kota Makassar disetop, terhitung mulai Mei 2025.

Kepala BKPSDMD Kota Makassar Akhmad Namsum mengatakan, sesuai dengan aturan pemerintah pusat, tidak ada lagi tenaga honorer dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Sasaran dari kebijakan ini ialah mereka yang tidak ikut dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Dari 11 ribu lebih honorer Pemkot Makassar,  hanya 8 ribu honorer yang mengikuti seleksi PPPK baik tahap 1 maupun tahap 2.

Artinya ada 3 ribu lebih honorer yang terdampak dari kebijakan ini. 

Kata Akhmad Namsum, 3 ribu honorer tersebut didominasi oleh petugas kebersihan, jumlahnya mencapai 2.600 lebih, sisanya merupakan tenaga teknis, guru dan tenaga kesehatan. 

"Mulai Mei sudah disetop gajinya," ucap Akhmad Namsum, Jumat (16/5/2025).