Kabag Umum DPRD Wajo Nilai PSSI Anti Kritik, Sanksi Yuran Fernandes Berlebihan

TRIBUN-TIMUR.COM, WAJO - Kabag Umum DPRD Wajo, Andi Gusti Sam menilai sanksi terhadap pemain PSM Makassar, Yuran Fernandes mencerminkan sikap PSSI antikritik.

Menurutnya, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan proporsionalitas dalam penegakan disiplin PSSI. 

"Meskipun tindakan Yuran dapat dianggap melanggar etika profesional, hukuman selama 12 bulan tampak berlebihan, terutama mengingat permintaan maaf yang telah disampaikan," ujar AGS sapaanya kepada Tribun-Timur.com, Jumat (16/5/2025)

"Dukungan dari berbagai pihak, termasuk APPI dan FIFPro, menunjukkan bahwa banyak yang melihat sanksi ini sebagai preseden berbahaya bagi kebebasan berpendapat dalam olahraga," tambahnya.

Sebelumnya, Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi larangan bermain selama satu tahun kepada kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes.

Baca juga: PSM Makassar Tanpa Yuran Fernandes Hadapi Barito Putera, Bernardo Tavares: Ini Tak Masuk Akal

Sanksi tersebut dijatuhkan buntut unggahan kritik Yuran terhadap sepak bola Indonesia di media sosial pribadinya.

Meski kemudian dihapus dan disertai klarifikasi, Komdis tetap menjatuhkan sanksi.

FIFPro Atensi Sanksi 12 Bulan Larangan Bermain Yuran Fernandes

Asosiasi Pesepakbola profesional dunia atau FIFPro memberi atensi kasus dialami kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes.

Yuran Fernandes dijatuhi hukuman 12 bulan larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Selain itu, bek berusia 30 tahun ini didendaFI Rp 25 juta.

Hal ini buntut kritikan Yuran Fernandes di sepak bola Indonesia di media sosial pribadinya usai laga PSM Makassar vs PSS Sleman pada Sabtu (3/5/2025).

FIFPro melalui unggahan Instagramnya @fifpro Kamis (15/5/2025) malam, menyampaikan sikapnya atas sanksi berat dialami Yuran Fernandes.

FIFPro mendukung penuh upaya banding dilakukan PSM Makassar dan Yuran Fernandes.

Mereka meyakini semua pesepakbola profesional seharusnya bisa mengekspresikan diri secara bebas.

“Kami sangat prihatin dengan sanksi yang berat dan tidak proporsional yang diberikan kepada Yurian Fernandes, yang tidak memberinya kesempatan bekerja selama 12 bulan, ditambah denda,” katanya.

FIFPro pun telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) untuk menangani kasus Yuran Fernandes.(*)