Doktor Hasrullah Akademisi Unhas Setuju Polri Urus MBG, Momentum Perbaiki Nama Baik

TRIBUN-TIMUR.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun langsung pantau keamanan program makan siang gratis.

Polisi ambilalih pengurusan program makan siang gratis.

Pada Januari 2025, TNI dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

TNI aktif mengawasi dan mengevaluasi jalannya program makan bergizi gratis sejak 6 Januari 2025. 

Terbaru, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turun tangan pastikan keamanan Makan Bergizi Gratis.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Hasrullah sepakat jika polisi dilibatkan dalam progam makan bergizi gratis.

Janji Presiden Prabowo Subianto, semua anak Indonesia harus tersentuh makan bergizi gratis, hal itu harus dijalankan pihak yang dilibatkan.

"Kalau di polisi ada Binmas (Pembinaan Masyarakat), semua fungisnya lengkap ke masyarakat," kata Hasrullah.

Binmas melaksanakan pembinaan masyarakat, meliputi penyuluhan, pemberdayaan Polmas, koordinasi dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

"Pengabdiannya Binmas ke bawah (masyarakat)," kata dia.

Keterlibatan polisi dalam makan bergizi menjadi momentum Polri perbaiki nama baiknya.

"Ini momentum polisi perbaiki namanya. Polisi dilibatkan, kalau tentara bertempur," kata dia.

Polisi harus menjaga citra sebagai pelayan masyarakat. 

Keamanan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian serius Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu ditegaskan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, saat meninjau dapur MBG yang diberi nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jl Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (15/5/2025) sore.

Sebagai orang nomor satu di institusi Bhayangkara, Jenderal Listyo Sigit tak ingin muncul persoalan karena adanya kelalaian terkait pengawasan keamanan makanan pada MBG.

Ia pun meminta dapur penyajian MBG yang dibangun jajaran Polri dengan nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar terus dievaluasi.

Utamanya, terkait pengawasan keamanan makanan atau food security.

"Tentunya saya selalu pesankan, lakukan evaluasi termasuk, jadi kita cek sebelum ada distribusi disiapkan food security karena itu penting," tegas Listyo 

Lebih lanjut ditekankan Listyo, selain menjaga keamanan MBG yang dikonsumsi siswa, evaluasi berkesinambungan terhadap SPPG juga dapat memaksimalkan layanan.

"Dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian, SPPG yang ada bisa betul-betul maksimal, bisa optimal untuk mendukung jangkauan sekolah-sekolah yang ada," ucapnya.

Jenderal Listyo menganggap, untuk saat ini, SPPG yang dibangun Polda Sulsel itu, sudah cukup memadai.

Sebab, selain dapur penyajian, SPPG Paccerakkang juga dilengkapi dengan tiga tambak budidaya ikan nila dan udang lobster.

Selain itu, ada juga lahan disiapkan untuk tanaman cabe, jahe, kunyit dan tomat.

"Alhamdulillah, untuk SPPG akan melayani 3.376 siswa atau 16 sekolah yang berada di sekitar SPPG," kata Jenderal Listyo.

Secara nasional, Jenderal Listyo Sigit menyebut, Polri saat ini telah membangun 18 SPPG di berbagai daerah.

Sebanyak 36 SPPG lainnya kata dia, saat ini sedang berproses pembangunan dan verifikasi.

"Rencana sampai akhir tahun akan membangun 100 SPPG," jelas jenderal bintang empat ini.

Ia berharap agar SPPG yang dibangun Polri dapat menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentunya harapan kita program yang kita laksanakan ini, bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan bapak presiden terkait dengan program makan bergizi gratis," tuturnya.

Diketahui, penekanan Kapolri terkait Food Security itu, bukan tanpa alasan.

Pasalnya di beberapa daerah termasuk di Sulawesi Selatan, telah ditemukan kasus dugaan keracunan pada siswa usai mengonsumsi MBG.

Pada 26 Februari 2025 misalnya, sebanyak 12 murid dari tiga sekolah dasar (SD) di Kecamatan Mangarabombang Takalar, mengeluh sakit perut dan kepala usai menyantap MBG.

12 murid itu pun terpaksa dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat untuk mendapatkan perawatan.

Selain itu, dilansir dari Kompas.com, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mencatat ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan dari program makan bergizi gratis (MBG).

Data ini berdasarkan kurun waktu 6 Januari hingga 12 Mei 2025.

Personel siaga

Sejumlah personel Brimob Polda Sulsel disiagakan di lokasi kunjungan Kapolri sejak Kamis (15/5/2025) siang.

Lokasinya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jl Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Pantauan Tribun di lokasi, sejumlah personel Brimob tampak berjaga-jaga di akses jalan masuk lokasi.

Selain itu juga disiagakan kendaraan Teknisi KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif) dari satuan Gegana.

Untuk arus kendaraan di akses jalan masuk ke lokasi, juga disiagakan personel Lalu Lintas.

Sejumlah personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal jalannya kunjungan kerja Kapolri di Sulawesi Selatan.

Orang nomor satu di institusi Polri ini, bakal berkunjung ke Sulawesi Selatan, Kamis-Jumat 15-16 Mei 2025.

Jenderal bintang empat ini, diketahui bakal mengunjungi dua daerah selama di Sulsel.

Yaitu di Kota Makassar dan juga Kabupaten Bone.

Di hari pertama, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan meninjau SPPG Jl Paccerakkang Daya.

Kemudian hari kedua, Listyo Sigit bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman panen raya jagung di Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto membenarkan rencana kunjungan Kapolri ini.

Menurutnya, Polda Sulsel telah menyiapkan ribuan personel untuk mengawal jalannya kunjungan kerja tersebut.

"Untuk pelibatan personel 1.239," kata Kombes Pol Didik Supranoto.

Rinciannya, untuk personel Polda Sulsel sebanyak 643 orang. Sementara untuk jajaran polres 596.

Jajaran polres yang dimaksud, 233 personel Polrestabes Makassar, 83 personel Polres Maros dan 280 personel Polres Bone.

Didik menegaskan, tidak ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan dalam kunjungan tersebut.

"Tidak ada pengalihan arus," jelasnya.

Keterlibatan TNI urus MBG diprotes

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis merupakan satu kebijakan ilegal.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, belum ada ketetapan yang mengatur mengenai keterlibatan TNI dalam kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang TNI, khususnya soal operasi militer selain perang.

 "Semenjak keterlibatan, atau penerjunan militer dalam sejumlah upaya untuk melakukan pengawasan dan juga pengamanan dalam proyek strategis nasional, bahkan dalam program makan bergizi gratis, kami belum dapat dokumen yang dapat menjustifikasi keterlibatan TNI berdasarkan Undang-Undang TNI," kata Dimas di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025) dikutip dari Kompas.com "Kontras Anggap Keterlibatan TNI dalam Makan Bergizi Gratis Ilegal' Jumat (16/5/2025).

"Artinya, bisa kita simpulkan bahwa tindakan untuk melibatkan TNI dalam sejumlah kebijakan negara, dalam sejumlah proyek-proyek negara, itu merupakan satu kebijakan atau satu operasi yang ilegal karena dia tidak didasari dari ketetapan yang ada di Undang-Undang TNI," ujar dia.

Dimas kemudian menjelaskan isi Undang-Undang TNI, terkhusus pada Pasal 7 ayat 3, di mana mengatur keterlibatan TNI untuk sejumlah hal.

Pasal tersebut menyebutkan TNI dapat dilibatkan dalam konteks operasi militer dan operasi militer selain perang.

Akan tetapi, menurut Dimas, dalam konteks operasi militer selain perang, perlu ada ketetapan politik dan ketetapan hukum untuk melegalkan keterlibatan TNI.

"Perlu adanya ketetapan politik dan ketetapan hukum yang dikeluarkan melalui keputusan, peraturan, atau instruksi presiden agar itu dapat menjadi justifikasi secara legal dan regulasi, agar itu dapat menjadi sebuah acuan dalam proses penerjunan militer," kata Dimas.

Ia menilai program makan bergizi gratis menunjukkan keterlibatan TNI yang paling mencolok dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan belum adanya aturan mengenai keterlibatan TNI, Kontras menilai ada satu upaya untuk menghidupkan kembali TNI dalam ruang-ruang kehidupan publik.

 "Itu juga mengindikasikan ada satu bentuk atau upaya-upaya yang sangat-sangat sistematis untuk kemudian dapat melibatkan kembali TNI dalam kehidupan atau ruang publik. Meskipun kemudian itu pada akhirnya juga bertentangan dengan regulasi yang ada," kata Dimas.

Untuk diketahui, pemerintah melibatkan TNI untuk mendukung program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengungkapkan, TNI turut dilibatkan untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya program makan bergizi gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025. 

Adapun hal ini menjadi salah satu dari tiga aspek utama tugas TNI terkait program pemerintah tersebut.

"(Tugas TNI yang ketiga) Monitoring dan evaluasi. Personel TNI juga akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah," kata Kapuspen kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Selain monitoring dan evaluasi, TNI disebut juga bertugas memfasilitasi logistik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. (*)