Alasan Khofifah dan Pramono Anung Tolak Terapkan Program Dedi Mulyadi, Tak Setuju Label Anak Nakal

"Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer," kata Adhel di Babelan, Senin (12/5/2025).

Menurut Adhel, terdapat pelanggaran HAM dalam kebijakan Dedi yang menempatkan anak sebagai obyek di lingkungan militer dengan dalih pembentukan karakter.

Dia menegaskan, anak-anak, meskipun berperilaku nakal, seharusnya dibimbing oleh orangtua, guru, maupun pemerintah, bukan oleh aparat militer.

Adhel juga menilai kebijakan Dedi mengenai pengiriman siswa nakal ke barak merupakan program putus asa.

"Padahal tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik," tegas Adhel.

Adhel juga mempertanyakan metode pendidikan yang diterapkan selama siswa mengikuti program barak militer.

Ia menilai, metode pelatihan yang dijalankan tidak transparan.

"Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu, ini semua gelap," ucapnya. 

Siap-Siap, Siswa Nakal di Bali Akan Dikirim ke Barak Militer, Arya Wedakarna: Hati-Hati

Anggota DPD RI Ngurah Arya Wedakarna berencana memasukkan siswa nakal pelaku perundungan di Provinsi Bali ke barak militer.

Rencana ini diungkapkan Arya lewat unggahan pada akun Instagram @aryawedakarna hari Kamis, (15/5/2025).

Pada unggahan itu Arya menunjukkan potongan video yang diduga memperlihatkan siswa SMK di Denpasar, Bali, melakukan aksi perundungan atau bully.

Dalam video tersebut tampak ada seorang remaja yang berusaha menendang remaja lainnya beberapa kali. Remaja yang ditendang memilih diam saja sembari mencoba mengindarinya.

Arya kemudian mengaku bakal memasukkan siswa bermasalah itu ke barak militer guna dibina.

“Senator RI AWK akan masukkan anak diduga Siswa SMKN 7 Denpasar ke barak militer lewat bela negara baik di Pangkalan TNI AU, AL, dan Rindam TNI AD. Sekolah segera dipanggil,” ujarnya melalui keterangan unggahan.

Pada unggahan itu dia juga menulis akun @jokowi, @prabowo, @gibran_rakabuming, dan @puspentni.

“Siap-siap anak-anak yang suka berantem, melakukan pem-bully-an di Bali akan Aji masukkan bela negara, akan kita kirim ke barak militer segera. Hati-hati, siap-siap untuk mereka yang suka melakukan pem-bully-an. Tunggu kedatangan Aji di sekolah kami,” kata Arya.

Rencana Arya itu muncul setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan program pengiriman siswa nakal ke barak militer.

Program itu memicu kontroversi dan menimbulkan reaksi pro-kontra dari beragam pihak.

PGRI mendukung siswa nakal dikirim ke barak

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jejen Musfah mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan pendidikan karakter di barak militer kepada anak-anak nakal.

Jejen menilai kebijakan Dedi Mulyadi menangani anak-anak nakal di Jawa Barat merupakan inovasi baru. 

Menurut Jejen, pendidikan militer sudah lazim dilakukan, tetapi dengan pendekatan TNI/Polri yang datang ke sekolah.

"Oleh karena itu ketika yang dikumpulkan anak-anak nakal kemudian dibawa ke barak, dilatih begitu dikembangkan karakter-karakter tertentu, pendisiplinan, saya kira ini sesuatu hal yang perlu kita apresiasi," ungkap Jejen dalam wawancaranya bersama Tribunnews, Rabu (14/5/2025).

Jejen menilai, anak-anak yang mendapat penggemblengan di barak militer ini dianggap sudah melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan regulasi sekolah dan juga tidak sesuai dengan harapan orang tua mereka alias extra ordinary.

"Secara eksplisit dikatakan anak-anak (yang dibawa ke barak militer) ini melakukan tawuran, pengguna narkoba, dan mereka terlibat judi atau pinjaman online. Kemudian juga mereka malas untuk ke sekolah, bolos," ungkapnya.

"Nah, ketika anak-anak ini sudah menunjukkan perilaku yang di luar batas anak-anak seusianya, remaja seusianya, maka program atau kebijakan-kebijakan yang anti-mainstream, out of the box memang perlu dilakukan."

Yang perlu digarisbawahi, kata Jejen, mereka yang dibawa ke barak harus mendapat persetujuan dari orang tua.

"Kalau orang tuanya menganggap masih mampu (mendidik), itu tidak bisa diambil anaknya," ungkap Jejen.

Dengan memandang kenakalan yang dilakukan, Jejen menilai anak-anak tersebut perlu diberi terapi kejut alias shock therapy.

"Mereka adalah anak-anak, remaja-remaja yang di masa depan akan menjadi pemimpin."

"Perlu ada shock therapy, kebijakan atau program sehingga mereka kembali berperilaku punya mindset seperti anak-anak yang lainnya," ujarnya.

Komnas HAM keberatan

Di sisi lain, Komnas HAM keberatan atas kebijakan pengiriman siswa ke barak. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta kebijakan itu dikaji ulang.

Kebijakan tersebut dinilai melanggar hak anak.

“Itu bukan kewenangan TNI melakukan edukasi-edukasi civic education,” ujar Atnike di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menegaskan pelibatan TNI dalam kegiatan pendidikan hanya dapat dibenarkan jika bersifat pengenalan profesi, misalnya melalui kunjungan ke markas TNI atau lembaga publik lain.

Namun, jika dilakukan dalam bentuk pendidikan militer, apalagi sebagai bentuk hukuman, maka hal itu keliru dan melanggar prinsip hak anak.

“Pendidikan karier ke markas TNI, rumah sakit, atau tempat kerja itu boleh saja. Tapi kalau dalam bentuk pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat,” katanya.

Dia juga memperingatkan bahwa mengirim siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman adalah bentuk penegakan hukum yang tidak sah.

Terlebih, jika dilakukan kepada anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

“Oh iya dong (keliru,-red). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Siap-Siap, Siswa Nakal di Bali Akan Dikirim ke Barak Militer, Arya Wedakarna: Hati-Hati

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Khofifah-Pramono Kompak, Jakarta dan Jatim Tolak Terapkan Program Barak MIliter Ala Dedi Mulyadi