Sekolah Rakyat Dibangun Dekat Stadion

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah segera membuka pendaftaran siswa Sekolah Rakyat di Sulsel.

Pada tahun ajaran baru ini, 900 siswa akan diterima mulai dari jenjang SMP maupun SMA.

Program Sekolah Rakyat merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini bersifat gratis. 

Setiap siswa nantinya akan berasrama. Mereka yang diterima berasal dari keluarga miskin dan miskin esktrem.

Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu. 

Baca juga: Mensos Warning Pemkot Makassar, Tak Boleh Ada Titipan dan Konco-konco di Sekolah Rakyat

Saat sosialisasi di Makassar, Kamis (8/5), Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Jl Sultan Alauddin, Makassar, mengatakan, sekolah rakyat ini diusahakan hadir di setiap kabupaten/kota di Indonesia. 

Tahun ini dimulai di 53 titik. Salah satunya di Kota Makassar. Khusus di Kota Makassar, akan terdapat dua titik yang akan dibangun dalam waktu dekat ini.

Satu di Jl Salodong, Kecamatan Biringkanaya yang lokasinya disediakan Pemkot Makassar. Satunya lagi disediakan Pemprov Sulsel di Gedung BPSDM Sulsel.

Lokasi yang ditunjuk di Salodong berdekatan dengan lokasi yang rencananya digunakan untuk membangun stadion. 

“Jadi satunya lagi disediakan Pak Gubernur di BPSDM ini,” terang kata Saifullah Yusuf yang biasa disapa Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, anak yang menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat nantinya akan diasramakan.

“Jadi para orang tua cukup mendukung anaknya untuk ditempatkan tinggal di asrama, dan jika ingin menjenguk sewaktu-waktu tetap diperbolehkan,” terangnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menyampaikan, sekira 900 lebih siswa baik SMP maupun SMA yang akan diterima. 

Untuk tahap pertama, program ini menyasar beberapa daerah yakni, Wajo 150 siswa, Bone 100 siswa, Pangkep 100 siswa, Takalar 100 siswa, Gowa 100 siswa dan Makassar sekira 375 siswa. 

“Untuk tahap pertama, kita masih menggunakan gedung sementara. Ke depan akan ada pembangunan infrastruktur khusus Sekolah Rakyat,” ucap Malik Faisal. 

Setiap daerah mengusulkan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun Sekolah Rakyat. 

Adapun luas lahan yang dibutuhkan sekira 6-7 hektare, karena setiap sekolah akan dilengkapi asrama. 

Kota Makassar kata Malik akan menggunakan aset Kemensos yang ada di Sentra Wirajaya Salodong, Untia dan aset Pemprov Sulsel di Gedung BPSDM di Jl Sultan Alauddin.

Untuk sarana yang sudah disiapkan di Salodong bisa menampung 100 siswa.

Sementara untuk di BPSDM, diperkirakan nantinya dapat menampung 400 siswa.

“Pak Wali diminta cari lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Cuman Pak Wali bilang, susah dapat lahan dengan luasan 7 ha di Makassar,” paparnya. 

Kata Malik, konsep Sekolah Rakyat adalah boarding school. Sekolah ini disiapkan bagi masyarakat miskin kategori desil 1.

Konsep Boarding School diterapkan agar anak-anak bisa fokus pada pendidikannya. 

Mereka dipastikan mendapat kualitas pendidikan layak dengan tenaga pengajar dan fasilitas yang layak pula. 

“Anak-anak akan ketemu dengan orang yang sama nasibnya, jadi mereka bisa berkompetisi satu sama lain,” paparnya. 

Dampak dari program ini, generasi akan mendapatkan kualitas pendidikan layak serta bisa mengubah ketimpangan yang selama ini terjadi antara masyarakat menengah kebawah dan menengah keatas. 

Program ini juga dipercaya mampu mengentaskan kemiskinan, sebab anak yang berpendidikan dan cerdas sudah pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya. 

“Orang tuanya bisa saja juru parkir atau buruh, tapi anaknya insyaallah akan sukses. Otomatis ini akan menekan angka kemiskinan,” tutupnya.

Pemkot Harus Seleksi

Pada kesempatan itu, Gus Ipul mewanti-wanti Pemerintah Kota Makassar untuk menyeleksi penerima beasiswa Sekolah Rakyat. 

Orang yang berhak menerima beasiswa Sekolah Rakyat adalah warga miskin ekstrem dengan kategori desil 1.

Miskin ekstrem desil 1 berarti kelompok rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah, yaitu berada dalam kelompok 1-10 persen terendah secara nasional. 

Rumah tangga dalam desil 1 ini dianggap memiliki tingkat ekonomi yang paling tidak sejahtera atau fakir miskin. 

“Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil satu itu miskin ekstrem,” ucap Saifullah

Tugas Pemkot Makassar, kata Gus Ipul, membantu Kementerian Sosial untuk mengidentifikasi anak miskin yang layak mendapat bantuan tersebut. 

Diutamakan anak putus sekolah atau anak yang orang tuanya tak sanggup membiayai pendidikannya. 

“Kalau sekolahnya berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” ujarnya