Harta Kekayaan Kresno Buntoro Jenderal Angkatan Laut Dimutasi ke TNI AD, Tak Punya Hutang

Kemudian, Kursus Pelatihan HAM dan Humaniter (2006), Kursus Diplomasi (2010), Boundary Training Program on Maritime Boundaries Delimitation (2011), Maritime Security Course, NPS Montery, US (2014), Flag Officer Course Program (US Naval War College (2019).

Perjalanan Karier

Kresno Buntoro memulai karier militernya sebagai Mabes ABRI, Spers (1989-1990), Mabes TNI AL (Dinas Hukum) (1990-1992), Dinas Hidro-Osenaografi, Departemen Pertahanan (Biro Hukum: Kasubbag Hukum Laut dan Udara; Kasubbag Perencanaan Perundang-undangan) (1999-2003).

Kemudian, Diskumal (Kasi Hukum Laut, Subdis Kumlater, Diskumal) (2005-2007), Dinas Hukum Angkatan Laut sebagai Kasi Hukum Internasional, Subdis Kumlater (2010-2011), Diskum Koarmabar sebagai Kadiskum (2011-2013), Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sebagai Kasubdis Kumlater (2013-2016).

Selanjutnya, Kresno Buntoro pernah bertugas di Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sebagai Sekretaris Dinas (2018-2021), Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut (2018-2021) dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Mabes TNI. 

Pengalaman Bertugas

Kresno Buntoro memiliki pengalaman penugasan baik di dalam maupun luar negeri.

Ia pernah ditugaskan sebagai panitia kerja perumusan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah di bidang kemaritiman dan sebagai delegasi dalam perundingan, kerjasama dan dalam tingkat nasional maupun internasional.

Di antaranya Anggota Panitia Kerja dalam pembuatan PP tentang ALKI, PP tentang Koordinat Garis Pangkal Kepulauan, PP tentang Lintas Damai, RUU tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Perairan Indonesia dan Penegakan Hukum, hingga UU tentang Pertahanan.

Adapun pertemuan internasional yang pernah dihadirinya, meliputi Pertemuan Informal Penetapan ALKI dengan Amerika Serikat, Australia, Inggris, Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, IMO, dan IHO, Sidang International Maritime Organization, Sidang International Maritime Organization dan International Hydrographic Organization.

Disorot Mantan Jenderal

Mutasi Kresno Buntoro disorot mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda (purn) Soleman B Ponto.

"Baru kali ini terjadi, Kababinkum loh itu, Angkatan Laut, tiba-tiba pensiunnya jadi Angkatan Darat. Nah artinya di dalam ini sedang tidak baik-baik saja," ujar Soleman, Senin (5/5/2025).

Ia melihat adanya sistem di TNI saat ini yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terbukti dari polemik mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dan Laksda Kresno Buntoro yang dipensiunkan di Angkatan Darat.

Sebab sebelum keluarnya keputusan mutasi dan rotasi perwira tinggi, seharusnya melewati proses yang panjang dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Soleman pun menyinggung perlunya "ganti mesin" di internal TNI untuk memperbaiki institusi tersebut.

Meski ia tak menjelaskan lebih detail maksud ganti mesin tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyebut terdapat kejanggalan dalam mutasi sejumlah perwira tinggi TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025.

Ada dua hal yang menimbulkan tanda tanya publik.

Pertama, soal mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo yang sempat dipindahkan ke posisi Staf Ahli Panglima TNI namun kemudian dibatalkan.

Kedua, mutasi Laksda Kresno Buntoro yang dipindah dari TNI AL ke matra darat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketelitian dan validitas sistem administrasi di tubuh Mabes TNI.

TB Hasanuddin menjelaskan, proses mutasi perwira tinggi TNI seharusnya melalui mekanisme ketat.

Proses tersebut dimulai dari level Pabanda, Pabanmadya, Paban, Waaspers, hingga Aspers Panglima TNI, dan sebelum disahkan, surat harus terlebih dahulu diparaf oleh Kasum TNI. (Tribun-Timur.com) (Tribunjateng)