Sosok Kapolri Termuda Sepanjang Sejarah, Bukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Polri dianggap mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun keselamatan anggotanya.

"Bahkan untuk salah satu variabel, Polri menempati peringkat 3 dari 125 negara. Unggul atas juara umum Denmark dan Finlandia.

 Selain lompatan kinerja yang signifikan, artinya Polri juga berhasil menekan risiko gangguan keamanan dan ancaman ke titik yang lebih rendah," ungkap R Haidar Alwi.

Temuan-temuan tersebut memperkuat riset yang dirilis Gallup dalam laporan Global Law and Order 2022.

Yang mana, kata dia, Indonesia menempati peringkat 5 dari 120 negara dengan indeks keselamatan tertinggi di dunia.

Mayoritas masyarakat merasa aman karena kinerja dan kepercayaan terhadap kepolisian yang begitu tinggi.

"Pilpres dan Pilkada serentak 2024 yang berlangsung jauh lebih aman dan minim gesekan yang menelan korban jiwa dibandingkan pemilu sebelumnya serta 'zero terrorist attack' selama 2023-2024 merupakan bukti terjaganya stabilitas keamanan dalam negeri," tutur R Haidar Alwi.

Tidak hanya menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, menurut Haidar, Polri bersama TNI juga berpartisipasi menjaga stabilitas keamanan dunia.

Mereka menempati peringkat 5 sebagai pasukan yang paling berkontribusi berdasarkan data yang dirilis Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) per 31 Januari 2025.

Baca juga: Reaksi Kapolri Usai Ajudan Pukul dan Ancam Wartawan, Menyesal dan Minta Maaf

Jumlah pasukan Polri dan TNI yang bertugas dalam berbagai misi perdamaian dunia mencapai 2.752 personel yang terdiri dari 2.599 laki-laki dan 193 perempuan.

"Kontribusi Polri dan TNI dalam menjaga perdamaian dunia bahkan lebih besar dari China di posisi 8 dan Amerika Serikat di posisi 82," sambung R Haidar Alwi.

Kemudian, terkait penegakan hukum, tingkat penyelesaian perkara naik 1,09 persen dari 74,25 persen tahun 2023 menjadi 75,34 persen tahun 2024.

Di antaranya merupakan penyelesaian perkara melalui 'restorative justice' yang meningkat 2.888 perkara atau naik 15,89 persen dari 18.175 perkara tahun 2023 menjadi 21.063 perkara tahun 2024.

Berdasarkan riset World Justice Project 2024, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dalam efektivitas pengendalian kejahatan.