Blokir Anggaran Dibuka, Proyek Irigasi Sulsel Digenjot

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun. 

Kementerian dan lembaga (K/L) kini kembali leluasa merealisasikan program prioritas pemerintah.

Blokir anggaran ini sebelumnya merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembukaan blokir terbagi dua kelompok, yakni Rp33,11 triliun untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya.

Dampak kebijakan ini mulai terasa di Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian.

Petani di Sulsel baru saja melewati puncak masa panen, meski sejumlah daerah masih panen hingga Selasa (6/5/2025). 

Irigasi sangat penting untuk menunjang produksi, apalagi menjelang musim kemarau.

"Sudah berjalan itu pembangunan dan rehabilitasi irigasi, setelah dilepas blokir malah ditambah, terutama untuk ketahanan pangan," kata Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, di Kantor Gubernur Sulsel.

Pembangunan lanjutan menyasar Daerah Irigasi Baliase di Luwu Utara dan Gilireng di Wajo. 

Sementara rehabilitasi dilakukan pada Daerah Irigasi Saddang di Pinrang serta Kelara-Kelaruwe di Jeneponto.

"Ada tambahan lagi rehab Daerah Irigasi Tincung, serta beberapa lainnya," tambah Suryadarma.

Ia menjelaskan, daftar tersebut masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat. 

Sementara usulan kewenangan daerah masih dalam proses kajian.

"Ini baru kewenangan pusat, nanti kewenangan daerah diproses untuk diusulkan," jelasnya.

Pembangunan daerah irigasi baru seperti Baliase saat ini masih berjalan bertahap. 

Luas baku irigasi Baliase sebesar 21 ribu hektare, dengan pembangunan tahap awal mencakup 18 ribu hektare.

"Saat ini pembangunan jaringan utama sudah mencapai 16 ribu hektare," ujar Suryadarma.

Setelah jaringan utama selesai, dilanjutkan pembangunan jaringan tersier dan kuarter. 

"Jika sudah sampai ke lahan, ada sawah tadah hujan, kita bisa langsung optimalkan," jelasnya.

Pembukaan blokir anggaran ini mulai mendorong percepatan pembangunan irigasi di Sulsel.

Kondisi ini sebelumnya sudah diprediksi oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan, Prof Firdaus Muhammad. 

Ia menyebut pembukaan blokir anggaran sebagai langkah positif di tengah kekhawatiran publik.

"Adanya pembukaan blokir belanja pemerintah itu diharapkan dapat menormalkan kembali belanja untuk program pemerintah termasuk Sulsel," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan tantangan kini berada di tangan Pemprov Sulsel. 

Karena anggaran telah tersedia di kementerian dan lembaga pusat, maka daerah harus aktif menjemput peluang.

"Pemprov harus yakinkan pusat agar pembangunan Sulsel berjalan baik. Pemerintah pusat harus beri perhatian ke daerah secara prioritas dan merata," jelas Prof Firdaus. (*)