DPRD Sulsel Rapat 12,5 Jam hingga Tengah Malam Demi Bahas Anggaran

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) rapat maraton selama 12,5 jam demi membahas APBD Perubahan 2025.

Pantauan Tribun-Timur.com, rapat di kantor sementara DPRD Sulsel, di kompleks Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, di Jl Andi Pangerang Petta Rani, Makassar, Sulsel itu  dimulai pukul 10.00 Wita dan berakhir pukul 22.30 Wita.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi bersama Wakil Ketua, Andi Fauzi Wawo dan Supriadi Arif.

Rachmatika mengatakan, mengatakan kendati gedung DPRD terbakar, namun semangat pimpinan dan anggota DPRD provinsi tidak padam untuk melaksanakan rapat membahas anggaran.

"Kami rapat maraton hari ini dengan mitra Komisi E dan B hingga larut malam karena memang ini harus kami tuntaskan segera. Itu agar bisa disahkan sesuai jadwal yang telah ditentukan Bamus untuk pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025," kata dia.

Komisi E DPRD Sulsel adalah Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan sosial.

Mitra kerjanya adalah lembaga-lembaga yang bergerak dalam sektor-sektor tersebut, seperti organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait pendidikan dan kesehatan, serta lembaga-lembaga lainnya yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. 

Baca juga: DPRD Sulsel Pindah ke BMBK Sambil Tunggu Rp233 Miliar dari Pusat, Klaim Asuransi Masuk Kas

Koordinator Banggar Mizar Roem, mengatakan rapat Banggar, kemarin, fokus pada masalah kesehatan.

"Hari ini kami hadirkan mitra Komisi E dari rumah sakit untuk memaparkan target dan apa yang menjadi permasalahan di rumah sakit mulai dari kesediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat tak kekurangan obat jika datang berobat ke rumah sakit," katanya.

Pihaknya juga menekankan bahwa rumah sakit Pemprov harus bisa meningkatkan pendapatan karena sejauh ini DPRD Provinsi telah menunjukkan dukungan sehingga hal ini menjadi penting dalam pembahasan APBD Perubahan.

Baca juga: Situasi Tak Kondusif, Rapat Paripurna Bahas APBD Perubahan Terancam Diundur

"Ada beberapa rumah sakit yang menurunkan target pendapatan padahal seharusnya mereka meningkatkan pendapatan. Ini menjadi poin penting," kata politisi Partai Nasdem ini.

Sementara untuk mitra Komisi B, Mizar Roem meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan juga anggaran dana bantuan di bidang pertanian dan kelautan.

"Yang paling penting juga kami tegaskan program dana hibah ke masyarakat harus ditingkatkan lagi seperti bantuan bibit padi dan jagung, alsintan, kapal nelayan, bibit rumput laut dan lain-lainnya," katanya.

Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah mitra kerja yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam (SDA).

Mitra kerjanya meliputi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappelitbangda dan OPD lainnya yang fokus pada sektor ekonomi, pertanian, dan kelautan.

Komisi B fokus pada sektor-sektor berikut:

Ekonomi: Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, dan ketahanan pangan.  

Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan: Mencakup pertanian, perikanan, peternakan, dan sumber daya alam.  

Perhubungan: Pengelolaan sektor perhubungan. (*)