Mengapa Purnawirawan TNI Pecah Kongsi? Dukung Pemerintahan Prabowo dan Pemakzulan Gibran

TRIBUN-TIMUR.COM - Mengapa Purnawirawan TNI pecah kongsi.

Kubu purnawirawan TNI kini menjadi dua.

Ada yang dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ada juga terang-terangan ingin makzulkan Gibran.

Kubu pro-pemerintah diwakili oleh pernyataan dari Plt Ketua umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjunta.

Ia umumkan dukungannya terhadap program Prabowo-Gibran.

Hal ini sempat disampaikannya dalam sebuah acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (2/5/2025) lalu.

Komaruddin awalnya mengungkapkan, hanya organisasi-organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi purnawirawan TNI.

Tak hanya TNI, dia juga mengatakan terkait wadah bagi para pensiunan Polri yang resmi seperti Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

"Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP," ujar Komaruddin.

Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara TNI dan Polri sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa.

"Soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Untuk itu, konsolidasi di antara kedua institusi harus terus dilakukan," katanya.

Kendati sudah pensiun, Komaruddin menyebut para purnawirawan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan.

Dia juga menyatakan dukungan dari pensiunan TNI-Polri terhadap program-program Prabowo lewat Asta Cita.

"Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” lanjut Komaruddin.

Terakhir, dia mengatakan para purnawirawan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar ikut serta menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional.

"Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” pungkasnya.

Forum Purnawirawan Ingin Gibran Dimakzulkan

Di sisi lain, sikap berbeda sempat disampaikan oleh para pensiunan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan terkait pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu sikap yang dimaksud dan menjadi sorotan publik adalah soal usulan agar Gibran dimakzulkan sebagai Wakil Presiden.

Adapun usulan tersebut sempat disampaikan ratusan purnawirawan TNI dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4/2025).

Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya, yakni Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi, Jenderal (Purn) TNI Tyasno Sudarto, Laksamana (Purn) TNI Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) TNIHanafie Asnan, hingga Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.

Sementara, ada delapan sikap yang sudah disepakati Forum Purnawirawan TNI yaitu:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Alasan Gibran Perlu Dimakzulkan: Tak Berkualitas

Sementara, salah satu purnawirawan TNI, yaitu Mayjen (Purn) TNI Sunarko, menuturkan alasan perlunya Gibran untuk dimakzulkan lantaran dianggap tidak memiliki kualitas.

"Setelah enam bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini."

"Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada presiden biar didengar oleh pemerintah," jelasnya, dikutip dari YouTube Diskursus Net, Jumat (2/5/2025).

Soenarko mengatakan dengan penilaian tersebut, diharapkan agar pengganti Prabowo Subianto jika dirinya tak bisa melanjutkan tugasnya sebagai presiden adalah sosok yang mumpuni.

Oleh karena itu, menurut Soenarko, para purnawirawan TNI berniat baik memberi masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti wakil presiden RI.

"Kita ini manusia kapan saja bisa dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kapan saja kita bisa sakit. Nah, kita mengkhawatirkan kalau nanti Presiden Prabowo berhalangan, yang kemudian tugas-tugas pemerintahan ditangani oleh Gibran," tambahnya.

"Sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral," kata Soenarko.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Gita Irawan/Rizkianingtyas Tiarasari)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Terbelahnya Pensiunan TNI: PPAD Dukung Prabowo-Gibran, Forum Purnawirawan Ingin Wapres Dimakzulkan