HMI Wajo Tuntut Pendidikan Gratis dan Stop Pungli di Hardiknas 2025

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, diwarnai aksi unjuk rasa.

Aksi dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Wajo di sejumlah titik di Kota Sengkang, Jumat (2/5/2025).

Massa memulai aksi di depan Masjid Agung Ummul Quraa, dilanjutkan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lalu berakhir di Gedung DPRD Wajo.

Pantauan Tribun-Timur.com, unjuk rasa dilakukan dengan membakar ban dan membentangkan spanduk. Salah satunya bertuliskan “Wujudkan Pendidikan Gratis.”

Penanggung jawab aksi, Wahyudi, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar teriakan dan protes, melainkan bentuk cinta terhadap Wajo.

"Kami turun ke jalan bukan hanya protes atau momen Hari Pendidikan, melainkan sebagai wujud kecintaan kepada daerah agar ke depan mampu berbenah dan bangkit dari ketertinggalan," ujarnya kepada Tribun-Timur.com.

Ia menyebutkan, ada enam isu utama yang menjadi tuntutan.

"Masalah pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan hidup, gender dan anak, serta kesejahteraan sosial. Semua kami anggap penting karena lambannya realisasi di lapangan," lanjutnya.

"Kami ingin tindak lanjut pemerintah daerah dan DPRD nyata, bukan sekadar janji yang dulu digaungkan," tambahnya.

Menurut Wahyudi, pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap kondisi pendidikan di Wajo.

"Sekolah dasar dan menengah harus benar-benar gratis tanpa pungutan liar apa pun, termasuk seragam, buku, dan biaya tambahan lainnya," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN.

"Harus diberikan insentif yang layak dan pembenahan status kepegawaian. Itu semua perlu jadi perhatian khusus," ucapnya.

Terkait lingkungan hidup, HMI Cabang Wajo menyoroti pengelolaan sampah dan air bersih.

"Pemerintah harus menyusun dan menjalankan rencana strategis pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan teknologi ramah lingkungan," ungkapnya.

"Prioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih di desa-desa yang selama ini masih bergantung pada air sumur keruh dan tidak layak konsumsi," tandasnya. (*)